Infografis PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun 2020

gurudikdasmen.com - Sesuai dengan tujuan dari PPDB yaitu perluasan akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan yang transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan dan nondiskriminatif. Maka pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Infografis PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran 2020/2021

Infografis PPDB tahun 2020 ini dibuat sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Jalur dan pembagian kuota PPDB tahun 2020

Pembagian kuota tersebut meliputi berdasarkan jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali minimal 5% dan jalur prestasi maksimal 30%. Pada jalur prestasi ini dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan tiga jalur lainnya.

1. Jalur Zonasi

Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Untuk jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes/UN/Ujian Sekolah dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas.

Tugas Pemerintah Daerah
  1. Menetapkan dan memastikan semuah wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi. 
  2. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan Kelompok kerja Kepala Sekolah. 
  3. Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. 
  4. Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis. 
  5. Melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP.

2. Jalur Afirmasi

Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah.

Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifkasi sesuai perundang-undangan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan.

4. Jalur Prestasi

Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. 

Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan: 
  1. Nilai Ujian Sekolah atau Ujian Nasional dan/atau 
  2. Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik ataupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Infografis PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran 2020/2021

Sekolah yang Tidak Perlu Menerapkan Sistem Zonasi

Pada infografis PPDB Tahun 2020 tersebut juga dijelaskan beberapa sekolah yang tidak perlu untuk menetapkan sistem zonasi. Berikut ini adalah sekolah-sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi (Non Zonasi) antara lain:
1. SMK Negeri
2. Sekolah Swasta
3. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
4. Sekolah di Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)
5. Sekolah Pendidikan Layanan Khusus
6. Sekolah Berasrama
7. Sekolah Pendidikan Khusus
8. Sekolah di Daerah yang Kekurangan Peserta Didik dan;
9. Sekolah Kerja Sama.


Penerapan Aturan PPDB Sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019

Sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, pada gambar dibawah ini telah diterapkan aturan yang benar. Seperti contoh:
  • Kabupaten B dapat tidak menyediakan jalur prestasi karena kuota sudah terpenuhi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali.
  • Kabupaten D menyalahi aturan dengan memberikan kuota 40% untuk jalur prestasi (melampaui batas maksimal 30%). Selain itu, jalur zonasi menjadi 40% (lebih kecil dari batas minimal).
Infografis PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun Ajaran 2020/2021

Peran Para Pemangku Kepentingan

Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Pemerintah Daerah menjelaskan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat dan melapor kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Sedangkan Masyarakat mengawasi poses PPDB 2020 untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud 44 No. 2019.

Download Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020

gurudikdasmen.com - Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019/2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak. Muhajir Efendi beserta Menteri Dalam Negeri, Bapak. Tjahyo Kumolo di Jakarta pada tanggal 10 April 2019 agar segera disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 20l9 /2020.

Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020
Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020

Ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020

Pada proses penerimaan peserta didik baru, diharapkan dinas pendidikan menyampaikan kepada sekolah-sekolah agar:
  1. Menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
  2. Menetapkan zonasi paling lama I (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB;
  3. Memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat dalam melakukan penetapan zonasi;
  4. Memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  6. Memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar; dan
  7. Memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Dasar hukum pelaksanaan penerimaan opeserta didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20l0 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
Untuk mendownload lengkap surat edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat anda kunjungi langsung laman https://www.kemdikbud.go.id/