Guru Penggerak Tempati Posisi Strategis di Lembaga Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mendorong lulusan Program Guru Penggerak (PGP) mendapatkan prioritas untuk menempati posisi strategis di lembaga pendidikan.

Program Guru Penggerak (PGP) mendapatkan prioritas untuk menempati posisi strategis di lembaga pendidikan

Program Guru Penggerak adalah pelatihan yang diberikan kepada guru sebagai upaya memberikan dampak nyata pembelajaran di kelas agar menjadi lebih menyenangkan dan bukan sekadar pendidikan dan pelatihan (diklat) biasa. 

Guru Penggerak Tempati Posisi Strategis

Guru Penggerak adalah talenta pemimpin masa depan, seperti kepala sekolah, pengawas, dan lain-lain. Untuk itu Kemendikbudristek merancang regulasi yang mendukung dan memastikan alumni Guru Penggerak mendapatkan prioritas dan kesempatan pertama di posisi kepemimpinan.

Guru bukan sekadar dilatih cara mengajarnya saja, tetapi dibuka pemikirannya agar secara mandiri dapat bereksperimen dan percaya diri mengikuti instingnya dalam menciptakan format pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid pun merasakan perbedaannya di kelas.
Baca juga:
Pengalaman maupun pembelajaran yang telah didapatkan oleh para guru selama pendidikan bisa menjadi berkah yang menginspirasi setiap lapisan pendidikan di lingkungan masing-masing.

Perhatian dan Komitmen Pemerintah pada PGP

PGP menunjukkan adanya perhatian dan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Guru diberikan modul pembelajaran tentang bagaimana strategi mendidik yang baik berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada kebutuhan anak.

Peserta PGP mencari sendiri materi-materi ilmu baru untuk mempersiapkan diri sebelum mengajar, menyiapkan strategi belajar yang inovatif, menyenangkan, dan lebih demokratis agar peserta didik terpacu untuk berani berpendapat dan saling menghargai antar sesama.

Jika sebelumnya guru hanya menyelesaikan materi, sekarang lebih memikirkan strategi belajar yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Perubahan komunikasi dengan murid, orang tua, dan rekan-rekan guru menjadi lebih terbuka dan reflektif. 
Baca juga:
Media belajar dan kegiatannya juga lebih bervariasi dengan menggunakan aplikasi dan tautan internet yang mendukung kebutuhan belajar sehingga minat belajar terpenuhi.

Waktu Pelaksanaan PGP

Program PGP untuk angkatan II, III, dan IV sudah mulai dibuka. PGP angkatan dua dilaksanakan di 56 kabupaten dan kota, dan saat ini sudah memulai pendidikannya selama 4 bulan. Untuk PGP angkatan tiga yang juga dilaksanakan di 56 kabupaten dan kota, minggu depan akan dimulai pendidikan.

Sementara untuk PGP angkatan empat yang dilaksanakan di 160 kabupaten dan kota, masih dalam proses seleksi yang ditargetkan mencapai 8.000 orang CGP, 1.600 pengajar praktik, dan 243 fasilitator.

Dengan berbagai respons positif dari program PGP, dunia pendidikan akan merasakan manfaat dari transformasi konsep Merdeka Belajar yang sedang diupayakan oleh pemerintah.

Kontes KILA (Kita Cinta Lagu Anak) Tahun 2021

Kemendikbudristek bekerjasama dengan KILA Indonesia mempersiapkan rangkaian kegiatan Kontes Kita Cinta Lagu Anak (KILA) 2021. KILA adalah ajang pembelajaran dan berkebudayaan yang sangat baik.

Kontes KILA merupakan upaya Kemendikbudristek untuk mengembalikan masa kanak-kanak agar berkembang secara wajar

Kontes Kita Cinta Lagu Anak (KILA) 2021

Lagu anak Indonesia menjadi salah satu media untuk membantu anak-anak menjadi akrab dengan identitasnya, menumbuhkan rasa percaya diri, dan bangga sebagai anak Indonesia. KILA merupakan upaya Kemendikbudristek untuk mengembalikan masa kanak-kanak agar berkembang secara wajar di masa pandemi serta memupuk jati diri dengan mengenal dan menyanyikan lagu anak berbahasa Indonesia. Kontes KILA 2021 Mencakup:
  1. Lomba Cipta Lagu Anak untuk kelompok usia PAUD dan SD
  2. Lomba Menyanyikan Lagu Anak untuk kelompok usia PAUD dan SD. 

Para peserta lomba menyanyi juga akan diminta untuk menyanyikan lagu-lagu baru ciptaan para peserta Lomba Cipta Lagu Anak 2020. Keseluruhan kontes KILA akan dilakukan secara daring dan akan ditayangkan di berbagai platform digital seperti Indonesiana TV dan Budaya Saya yang dikelola Kemendikbudristek.

Waktu Pendaftaran KILA

Pendaftaran KILA 2021 dibuka pada Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021. Program ini tidak berbayar dan formulir dapat dilakukan pada tautan situs www.kilaindonesia.id. Masyarakat umum dapat turut menyemarakkan giat ini dengan menyertakan tagar berikut ini: #KITAnakIndonesia, #KITACintaLaguAnak2021 di media sosial.
Baca juga:
Persyaratan lomba dapat dilihat pada laman www.kilaindonesia.id/aturankila.php dan nama-nama peserta yang masuk dalam tahap seleksi lanjutan akan diumumkan pada 1 September 2021 melalui laman utama www.kilaindonesia.id dan media sosial KILA (IG: @kilaindonesia.id, FB: Kila Indonesia).

Tata Cara Pendaftaran KILA

1. Lomba Cipta Lagu Anak

  • Warga Negara Indonesia
  • Semua Usia
  • Bertempat Tinggal di Wilayah Republik Indonesia
  • Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran melalui laman situs www.kilaindonesia.id
  • Menyertakan biodata pencipta lagu (apabila 2 orang maka biodata kedua orang tersebut disertakan)
  • Melampirkan fotokopi KTP dan apabila pencipta lagu berusia di bawah 18 tahun, maka harus melampirkan fotokopi kartu pelajar
  • Menyertakan partiture lagu (dalam bentuk not balok) dan lirik lagu
  • Lirik lagu menggunakan Bahasa Indonesia
  • Maksimum panjang lagu adalah 3 menit
  • Boleh memasukkan lebih dari 1 karya cipta
  • Lagu ciptaan tersebut dituangkan dalam bentuk video dan diunggah melalui laman pendaftaran di situs web www.kilaindonesia.id
  • Ukuran file video minimal 360p (640 x 360) dengan ukuran file maks 50mb
  • Boleh memakai alat musik apapun yang dikuasai
  • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berhak untuk menggunakan karya yang menjadi pemenang lomba sebagai materi pendidikan, seni dan budaya yang akan ditayangkan secara daring ataupun luring oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam bentuk apapun
  • Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
  • Surat menyurat di alamtkan ke Sekretariat Program KITA CINTA LAGU ANAK Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan(Gedung E Lt.8 Jl. Jend. Sudirman, RT. 05/RW. 01, Senayan Jakarta 12190
Baca juga

2. Lomba Menyanyikan Lagu Anak dan Daerah

  • Anak Indonesia
  • Bertempat Tinggal di Wilayah Republik Indonesia
  • Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran melalui laman situs www.kilaindonesia.id
  • Siswa atau siswi sekolah PAUD atau sekolah Dasar
  • Materi lomba dikirim oleh orang tua atau wali resmi dari peserta dengan mengunggah kopi dokumen resmi (Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Wali) sebagai alat bukti di halaman pendaftaran peserta
  • Mengikuti lomba sesuai dengan batasan usia yang diatur
  • Memilih lagu yang diajukan oleh panitia lomba sesuai dengan peraturan usia
  • Mengirim video klip berisikan penampilan peserta sedang bernyanyi dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh panitia lomba dan diunggah melalui halaman pendaftaran di situs web www.kilaindonesia.id
  • Ukuran file video minimal 360p (640 x 360) dengan ukuran file maks 50mb
  • Memakai pakaian bernuansakan budaya nasional Indonesia di video klip yang dikirimkan
  • Penampilan berkarakter alami anak-anak
  • Boleh diiringi alat musik apapun atau menggunakan file minus-one (hanya lagu anak) yang dapat diunduh di situs web www.kilaindonesia.id
  • Orang tua atau wali resmi dari peserta menyetujui anaknya, apabila menjadi pemenang lomba menyanyi, membuat video klip yang akan diatur oleh panitia, untuk ditayangkan sebagai materi pendidikan, seni dan budaya yang akan ditayangkan secara daring ataupun luring oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  • Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
  • Surat menyurat di alamtkan ke Sekretariat Program KITA CINTA LAGU ANAK Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan(Gedung E Lt.8 Jl. Jend. Sudirman, RT. 05/RW. 01, Senayan Jakarta 12190)

Lomba Rayakan Merdekamu Bersama Mendikbudristek

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan ajakan untuk berpartisipasi dalam lomba "Rayakan Merdekamu" yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-76.

Lomba Rayakan Merdekamu dari Mendikbudristek untuk mengisi peringatan HUT RI ke-76

Lomba Rayakan Merdekamu Bersama Mendikbudristek

Melalui kegiatan yang sepenuhnya dilakukan secara daring dan peserta dapat mengikuti dari lokasi masing-masing, lomba "Rayakan Merdekamu" diharapkan dapat menumbuhkan semangat ditengah situasi pandemi, utamanya secercah kegembiraan bagi para peserta didik.

Kemendikbudristek juga menyelenggarakan lomba ‘Rayakan Merdekamu’ untuk mengisi ruang-ruang peringatan HUT RI ke-76 yang kosong akibat pandemi Covid-19 dengan cara menyebarluaskan potret keberagaman bangsa dan menggugah semangat toleransi di ranah digital atau virtual.

Rangkaian Acara Lomba Rayakan Merdekamu

Mulai 18 Juli 2021 sampai 9 Agustus, "Rayakan Merdekamu" mengajak masyarakat untuk unjuk kebolehan dan semangat kebinekaan melalui berbagai kategori lomba. 
  • 18 Juli, Pengumuman lomba oleh Mendikbudristek
  • 18 Juli-9 Agustus, Pendaftaran lomba dan pengumpulan karya
  • 17-31 Agustus, Promosi hasil karya
  • 10-16 Agustus, Penilaian
  • 15 Agustus Pengumuman pemenang/pentas

Kategori Lomba Rayakan Merdekamu

Kategori 1-6 diajak untuk mengenakan busana adat atau busana dengan nuansa tradisional sambil merekam video karya kreatif bertema kebhinekaan. Karya dapat berupa menyanyikan lagu, membacakan puisi, menampilkan tarian, bercerita, berpantun, dan bentuk ekspresi lainnya. Adapun kategori 1-6 terdiri dari:
  • Kategori 1: Siswa TK/ PAUD/ TKLB dan sederajat
  • Kategori 2: Siswa SD/ SDLB/Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) jenjang SD
  • Kategori 3: Siswa SMP/ SMPLB/ SILN jenjang SMP dan sederajat
  • Kategori 4: Siswa SMA/ SMK/ SMALB/ SMKLB/ SILN jenjang SMA dan sederajat
  • Kategori 5: Mahasiswa/Mahasiswi
  • Kategori 6: Pelaku seni dan budaya/ masyarakat umum
  • Kategori 7: Pendidik dan tenaga Kependidikan dapat berpartisipasi dalam lomba mengenakan busana adat atau busana dengan nuansa tradisional sambil mengajar dengan topik kebinekaan. 
  • Kategori 8: Wartawan dapat mengikuti lomba menulis artikel bertema kebinekaan.

Alur Pendaftaran dan Seleksi Lomba

  1. Mengunjungi laman kategori lomba yang dituju melalui tombol "Informasi Lengkap" pada laman utama.
  2. Mengunduh Buku Pedoman
  3. Membuat karya sesuai dengan syarat dan ketentuan umum maupun khusus dari kategori lomba yang ingin diikuti
  4. Mengunggah karya pada media sosial sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada buku pedoman
  5. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi kelengkapan administrasi melalui tombol “Daftar Sekarang" pada laman kategori lomba
  6. Menunggu hasil kurasi karya dan pengumuman 10 besar
  7. Peserta yang lolos ke tahap 10 besar mengunggah video asli hasil karya serta surat pernyataan orisinalitas melalui tautan yang akan diinformasikan selanjutnya
  8. Menunggu hasil penjurian untuk penentuan 2 peringkat teratas yang akan dilibatkan pada acara puncak

Syarat dan Ketentuan Umum Lomba

  1. Kegiatan Rayakan Merdekamu tidak dipungut biaya.
  2. Ajang perlombaan terbagi menjadi 8 kategori
  3. Peserta WAJIB melengkapi formulir pendaftaran melalui laman rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id.
  4. Peserta WAJIB mengunggah video hasil karya pada akun media sosial sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus masing-masing kategori dengan maksimal 1 (satu) karya per peserta dan menyertakan tautannya pada formulir pendaftaran.
  5. Karya yang disampaikan ke panitia merupakan hasil karya sendiri, orisinal, tidak plagiat, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun, dan belum pernah dipakai dalam lomba/dipublikasikan dalam bentuk apapun.
  6. Peserta bebas berkreativitas dan berinovasi pada video dengan tidak menampilkan adegan yang mengundang unsur penghinaan terhadap SARA/Kepercayaan, pornografi, radikalisme, kekerasan, atau nilai yang melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku.
  7. Seluruh karya peserta dan pemenang menjadi hak milik Kemendikbudristek RI.
  8. Peserta WAJIB memahami dan menyetujui seluruh syarat serta ketentuan umum dan khusus yang tercantum.
  9. Batas akhir pengumpulan karya pada tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 21.00 WIB.
  10. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

Juri Lomba Rayakan Merdekamu

Penjurian akan dilakukan pada 10-16 Agustus 2021 secara berjenjang. Para juri terdiri dari perwakilan Kemendikbudristek, yaitu:
  1. Pusat Penguatan Karakter sebagai penyelenggara utama lomba "Rayakan Merdekamu"
  2. Biro Kerja Sama dan Humas, Direktorat Jenderal Kebudayaan
  3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
  4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
  5. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  6. Sejumlah pakar, tokoh, serta pelaku seni dan budaya
Baca juga:

Hadiah Lomba Rayakan Merdekamu

Sebagai acara puncak, pada tanggal 25 Agustus, Kemendikbudristek akan menghadirkan tayangan pemilihan juara pertama setiap kategori oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Selain itu, juara I-III setiap kategori akan mendapatkan alat elektronik pendukung pembelajaran.

Sepuluh besar finalis lomba akan pendapatkan piagam penghargaan dan ratusan perserta lomba terpilih akan berkesempatan memenangkan hadiah hiburan. Karya-karya finalis akan dipamerkan pada laman rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id dan Rumah Digital Indonesia. Lebih lanjut mengenai lomba "Rayakan Merdekamu" dapat disimak pada laman rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id.

Pelaksanaan MPLS Harus Sesuai Kondisi Pandemi Covid-19

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Kemendikbudristek) mengimbau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada awal Tahun Ajaran Baru 2021/2022 menyesuaikan kondisi pandemi dan mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2021/2022 harus menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19

Penyelenggaraan MPLS Harus Sesuai Kondisi Pandemi

Kegiatan MPLS dapat diisi dengan program edukatif yang berisi pengenalan ekosistem sekolah dan menghindari perploncoan, antara lain:
  1. Kenalkan budaya yang berkembang di sekolah
  2. Perkenalan sesama siswa, siswa dengan guru, dan dengan tenaga kependidikan lain.  
  3. Kenalkan dengan ekosistem dan sarana prasarana sekolah serta strategi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi

Ada beragam rambu-rambu yang harus diperhatikan penyelenggara MPLS untuk menghindari kejadian yang kurang baik. Rambu-rambunya tentu saja menjadi hak kewajiban guru, seperti tidak melibatkan siswa atau kakak kelas sebagai penyelenggara, materi diisi dengan kegiatan edukatif serta tidak dibenarkan perploncoan atau tindak kekerasan terhadap siswa.

4 Indkator Pelaksanaan MPLS

Pentingnya mengedepankan kehati-hatian, kesehatan, dan keselamatan semua warga sekolah agar pelaksanaan MPLS dilakukan secara daring sesuai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali serta 15 Kabupaten/Kota lainnya.
 
Terdapat empat indikator utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MPLS, yaitu 
  • Tataran 
  • Perencanaan
  • Pelaksanaan
  • Pemantauan dan evaluasi
  • Pelaporan

Guru harus memahami kebutuhan peserta didik saat ini. Lakukanlah asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi psikososial peserta didik. Siswa sudah ada datanya, ini harus diolah tim MPLS untuk jadi acuan perencanaan sehingga perencanaan berbasis data akan lebih memudahkan bagaimana kita melakukan MPLS dengan kreatif, inovatif, dan menarik.
Baca juga:
Kebijakan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam memasuki tahun ajaran baru di masa pandemi adalah mengubah pola pikir guru, yakni mengubah kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Ini tidak mudah dan perlu kecermatan dalam mengubah pola pikir ini.

Perlu Bahas Protokol Kesehatan

Pendekatan humanis perlu dikedepankan dalam penyelenggaraan MPLS, yaitu apresiasi atau penghargaan lebih diprioritaskan daripada sanksi atau hukuman karena para pendidik perlu meningkatkan motivasi belajar anak di masa yang sulit.

Selain itu, MPLS perlu memberikan pemahaman tentang pola belajar masa pandemi Covid-19, baik daring maupun luring. Ada keunikan-keunikan yang harus disampaikan. Pada PTM terbatas, ada protokol kesehatan yang harus dikuti. Sementara itu, di PJJ perlu pendampingan orang dewasa dan sarana internet karena dalam MPLS ini yang harus dibangun adalah komunikasi positif antara guru dan peserta didik.

MPLS dibuat menyenangkan dan meningkatkan imun, misalnya acara tidak hanya berupa ceramah saja, kemudian durasinya tidak boleh terlalu lama dan bisa diberikan jeda untuk beristirahat.

Pemberian Wawasan pada Siswa

Selain itu, MPLS juga harus diberikan wawasan tentang perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku. Acara MPLS dapat diisi dengan cerita sukses atau keberhasilan dari sosok alumni SMK atau sosok sukses dari kalangan industri yang dapat memberikan wawasan tentang industri atau keahlian tertentu.

Khusus bagi siswa SMK harus diberikan pemahaman dan pengetahuan agar mampu dan mau mengikuti bidang yang sudah dipilihnya. Narasumber bisa didatangkan dari alumni dan kalangan industri yang didampingi oleh guru. Selain itu, dapat terus diulang pesan tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan untuk keselamatan dirinya dan orang lain.

Cara Aktivasi Rekening dan Pencairan BSU Guru Honorer Tahun 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memperpanjang masa aktivasi rekening BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BSU PTK) Bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) hingga 31 Juli 2021.

Cara Aktivasi Rekening dan Pencairan BSU Guru Non PNS

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Aktivasi Rekening BSU Guru Honorer

Penerima BSU guru honorer tahun 2020 yang sampai saat ini belum melakukan aktivasi atau mencairkan dananya, masih dapat melakukan aktivasi rekening di bank hingga 31 Juli 2021. Hal ini sebagai upaya Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan yang masih mengalami kendala di masa Pandemi Covid-19.
Baca juga:
Perubahan ini perlu dilakukan, guna memberikan waktu kepada penerima bantuan untuk mengaktifkan rekening bantuan, Kepala Sekolah dan Kepala Perguruan Tinggi agar dapat memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan Bukan PNS penerima BSU di lingkungannya supaya segera mencairkan bantuan sosial ini.

Cara Pencairan BSU Guru Honorer

Cara mencairkan BSU sangat mudah karena rekeningnya sudah buatkan, guru honorer dapat langsung datang ke bank dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). Kemudian uangnya bisa diambil langsung semuanya, atau tetap disimpan di rekening. 

Untuk mencairkan bantuan, pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU dapat menyiapkan dokumen sesuai informasi yang diberikan, yaitu:
  1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
  3. Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK atau PDDikti. 
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya dapat diunduh di laman Info GTK atau PDDikti, kemudian diberi materai, dan ditandatangani.

Setelah dokumen tersebut lengkap, penerima BSU dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekeningnya dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank untuk diperiksa.
Baca juga:
Data calon penerima BSU diambil dari data per 30 Juni 2020. Kemudian dipadankan dengan data penerima bantuan sosial pemerintah melalui BPJS dan Pra kerja Ketenagakerjaan sehingga menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan. Lalu mulai disalurkan pada bulan November 2020 melalui bank di bawah himpunan bank-bank negara (Himbara).

Cara Cek Penerima BSU Guru Honorer

Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak menerima BSU untuk segera membuka aplikasi di info.gtk.kemdikbud.go.id dan bsudikti.kemdikbud.go.id. Kemudian, setelah mengunduh dan mencetak SPTJM bisa datang ke bank, dan mengaktifkan rekening buku tabungan untuk bisa mencairkan dana BSU.

Pedoman Peringatan HUT RI ke-76 Tahun 2021

Menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara RI nomor B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 76 Tahun 2021

  1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2021.
  2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan unit kerja secara serentak sejak tanggal 1 Juli s.d. 31 Agustus 2021. Penggunaan logo HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada laman Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).
  3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 (unduh disini) ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan website/media sosial, tayangan pada media televisi dan online, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi dinas, produk/souvenir (merchandise), media publikasi cetak dan elektronik, dll. Pengimplementasian dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing- masing.
  4. Menyelenggarakan program, kegiatan, campaign, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. 
  5. Menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB selama 3 menit dan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan Detik- Detik Proklamasi dengan berdiri tegap. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
  6. Untuk mendukung pelaksanaan poin 5 (lima), setiap kantor unit kerja memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Logo peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-76 Tahun 2021

Penyelenggaraan hal-hal tersebut di atas wajib tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: 
Untuk teknis pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, akan diberitahukan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan panduan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021. 

Unduh pedoman lengkap peringatan HUT RI ke-76 Tahun 2021 di sini dan download Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 [download]

Syarat Penerima Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021

gurudikdasmen.com - Tahun 2021 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama tiga bulan sejak bulan Maret 2021. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh bantuan kuota data internet di tahun 2021 ini.

Syarat penerima bantuan kuota data internet tahun 2021 dari Kemendikbud.

Syarat Penerima Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021

Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021.
  1. Untuk peserta Didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah syaratnya harus terdaftar di aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) dan memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga/wali. 
  2. Untuk mahasiswa, harus terdaftar di aplikasi pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti), berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (double degree), memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan, dan memiliki nomor ponsel aktif.
  3. Untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus terdaftar di aplikasi dapodik dan memiliki nomor ponsel aktif. 
  4. Untuk dosen, harus tercatat di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif, memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP), serta memiliki nomor ponsel aktif.

Besaran Bantuan Kuota Data Internet

Bantuan akan disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulan dan selama 30 hari diterima. Total bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi yang salah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta daftar yang digunakan pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.
Besarnya bantuan dari tiap-tiap jenjang berbeda, berikut rinciannya:
  1. Peserta didik PAUD mendapat 7 GB/bulan, 
  2. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan untuk menengah mendapatkan 10GB/bulan
  3. Pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 12 GB/bulan.
  4. Mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB/bulan.

Yang Berhak Menerima Bantuan Kuota

Adapun peserta didik dan pendidik yang menerima bantuan kuota adalah semua yang telah menerima bantuan kuota pada bulan November-Desember 2020 dan nomornya masih aktif. Selain itu, untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November-Desember 2020 maka pemimpin satuan pendidikan tidak perlu mengunggah SPTJM lagi. 
Baca juga:
Namun jika ada yang nomor yang berubah dan belum menerima bantuan kuota sebelumnya, maka calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota. 

Selanjutnya, pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id (untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah) atau http://pddikti.kemdikbud.go.id (untuk jenjang pendidikan tinggi).

Penutup

Informasi lebih detail tentang bantuan kuota data internet Kemendikbud, dapat diakses melalui situs resmi http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Bantuan Kuota Data Internet pada Tahun 2020 Tepat dan Bermanfaat. Merujuk data Arus Survei Indonesia, sebanyak 84,7 persen responden menilai bahwa program bantuan kuota internet pada tahun 2020 merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis wabah Covid-19.
Baca juga:
Selanjutnya, sebanyak 85,6 persen responden menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket internet. Bantuan kuota data internet mendapat respon positif dari pendidik dan peserta didik. Hal ini membuat komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua semakin baik di era pandemi. 

Pemberian Vaksin Covid-19 Perdana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

gurudikdasmen.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, secara langsung menyaksikan pemberian vaksin Covid-19 perdana kepada 650 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta perwakilan asosiasi organisasi profesi guru. 

Pemberian vaksin Covid-19 perdana kepada 650 PTK

Pemberian Vaksin Covid-19 Perdana bagi PTK

Vaksinasi bagi PTK dilakukan sesuai amanat Presiden Joko Widodo bahwa PTK sebagai pelayan masyarakat diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Program pemerintah ini adalah langkah terbaik pemerintah untuk PTK dan dunia pendidikan.
Baca juga:
Hingga bulan Juni nanti, target vaksinasi untuk lima juta guru, tenaga pendidik dan kependidikan sudah bisa kita selesaikan saat mulai tahun ajaran baru dan semuanya bisa berjalan normal kembali.

Tahap Pemberian Vaksinasi bagi PTK

Vaksinasi bagi PTK seluruh jenjang pendidikan di satuan pendidikan negeri dan swasta, baik formal maupun non-formal dan pendidikan keagamaan, akan diberikan secara bertahap mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD/RA/sederajat, SD/MI/sederajat, dan SLB. 

Selanjutnya pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat,  dan SMK. Tahap terakhir, akan diberikan vaksin kepada PTK pada jenjang pendidikan tinggi atau sederajat.
 
Setelah dilakukan di DKI Jakarta, vaksinasi bagi PTK ini diharapkan bisa diikuti dengan kegiatan serupa di provinsi-provinsi lain. Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada PTK agar kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan.
Baca juga: 
Esensi pemberian vaksinasi yang diprioritaskan untuk PTK adalah jawaban agar tahun ajaran baru bisa dimulai secara bertahap. Dimulai dari yang paling terdampak dan kesulitan menghadapi pembelajaran jarak jauh, yaitu peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SLB.

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksinasi. Adapun jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan oleh dinas kesehatan/dinas pendidikan/kantor wilayah Kemenag masing-masing daerah.
 
Pemberian vaksin Covid-19 perdana kepada 650 pendidik dan tenaga kependidikan

Cara Mendapatkan Vaksinasi

Untuk mendapatkan vaksin, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika PTK tidak terdaftar, dapat menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi. Selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK.

Penutup

Meskipun telah mendapatkan vaksinasi dan mengingat angka penularan Covid-19 masih tinggi diharapkan semua pihak tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M. Sementara untuk pemerintah daerah diharapkan memastikan data sasaran PTK valid dan segera melakukan vaksinasi bahkan hingga ke daerah terpencil di bawah otoritas.

Pendaftaran Seleksi Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Ketiga

gurudikdasmen.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali membuka pendaftaran seleksi Guru Penggerak. Seleksi untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP) angkatan ketiga ini akan dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2021. Seleksi terbuka untuk guru jenjang TK, SD, SMP dan SMA.

Pendaftaran seleksi Guru Penggerak angkatan ketiga akan dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2021

Selain itu, tahun ini Kemendikbud juga akan melakukan rekrutmen bagi Calon Pengajar Praktik untuk angkatan ketiga. Kegiatan ini terbuka untuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan praktisi pendidikan. 

Nantinya, para pengajar praktik mempunyai peran untuk memfasilitasi calon guru penggerak dalam melakukan refleksi, membuat capaian perkembangan, melakukan evaluasi, memberikan umpan balik, serta menfasilitasi lokakarya pada proses PGP.

Kemendikbud akan terus mencari dan menyeleksi guru-guru terbaik di seluruh tanah air. Pihaknya akan mencari guru-guru yang memiliki potensi dapat menggerakan ekosistem di sekolahnya untuk berkolaborasi dengan sekolah lain.

Sebanyak 56 Kabupaten/Kota dari 25 Provinsi yang tersebar di enam pulau besar menjadi daerah sasaran PGP angkatan ketiga. Selanjutnya, PGP angkatan 4 juga akan membuka seleksi mulai tanggal 1 Maret s.d 8 Mei 2021 dengan daerah sasaran 160 Kabupaten/Kota yang mewakili pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. 

Untuk diketahui, guru-guru yang lolos seleksi akan mengikuti PGP menggunakan pendekatan Andragogi dan Blended Learning (daring dan luring) selama sembilan bulan. Program tersebut dirancang untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan. 

Oleh karena itu, 70 persen kegiatan dilakukan dalam bentuk belajar di tempat kerja (on the job learning). Dengan demikian, guru yang menjadi peserta PGP tetap bertugas mengajar dan menggerakkan komunitas di sekolah.
Baca juga:
Selanjutnya, 20 persen kegiatan dirancang dalam bentuk kegiatan belajar bersama rekan sejawat, dan 10 persen sisanya dilakukan dalam bentuk pembelajaran bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping.

Selama pelaksanaan program, guru akan dibimbing dan didampingi oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik (pendamping). Kuota yang tersedia bagi peserta PGP angkatan ketiga yaitu sebanyak 2.800 untuk calon Guru Penggerak dan 560 untuk calon pengajar praktik.

Pendaftaran seleksi Guru Penggerak angkatan ketiga

Sebagai informasi pada tahap pertama, seleksi calon Guru Penggerak angkatan ketiga akan dilaksanakan pada 18 Januari s.d. 15 Maret 2021. Pada tahap ini, peserta wajib melakukan pengisian biodata, pengisian esai, unggah dokumen dan mengikuti tes bakat skolastik. 

Kemudian, pada tahap kedua yaitu tanggal 31 Mei s.d 10 Juli 2021 akan dilakukan seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Pengumuman hasil seleksi calon Guru Penggerak angkatan ketiga akan disampaikan pada 13 Agustus 2021 mendatang.
 
Sementara itu, untuk jadwal seleksi calon Pengajar Praktik (Pendamping) Pendidikan Guru Penggerak akan dibuka juga pada 18 Januari s.d 15 Maret 2021. Penilaian seleksi tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Maret s.d 16 April 2021, setelah semua dokumen yang diunggah oleh peserta dilakukan verifikasi dan validasi.

Selanjutnya, seleksi tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei - 11 Juni 2021 yang terdiri dari simulasi mengajar dan wawancara. Perlu diketahui, sebelum ditetapkan menjadi pengajar praktik, peserta akan mendapat pembekalan fasilitasi dan pendampingan pendidikan guru penggerak terlebih dahulu.

Pendaftaran seleksi Guru Penggerak angkatan ketiga akan dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2021

PGP merupakan program pendidikan kepemimpinan guna menyiapkan para Guru Penggerak yang dapat menjadi pemimpin pembelajaran masa depan. Para guru tersebut dapat menjadi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun instruktur pelatihan guru. 

Program ini menitikberatkan pada kemandirian guru dalam mengembangkan profesi dan kompetensi kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership).

Melalui kelas pelatihan daring, lokakarya serta pendampingan yang terukur; program ini diharapkan bisa menghasilkan bibit pemimpin Indonesia di masa yang akan datang dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila

Adapun Profil Pelajar Pancasila yaitu mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, serta bernalar kritis.

Melalui program ini, guru penggerak dapat hadir sebagai mentor/coach rekan guru lain menjadi agen perubahan ekosistem pendidikan, dengan fokus cara melayani anak, yakni memberikan pelajaran yang berpusat kepada murid.

Untuk informasi selengkapnya bisa akses di laman: Program Guru Penggerak

Sumber:
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kemendikbud-buka-pendaftaran-seleksi-pendidikan-guru-penggerak-angkatan-ketiga

Kurikulum Masagi Segera Diterapkan Seluruh SMA, SMK, dan SLB di Jabar

gurudikdasmen.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) resmi meluncurkan "Kurikulum Masagi" pada Rabu (23/12/2020). Kurikulum Masagi ini akan diterapkan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 di seluruh SMA, SMK, dan SLB di Jabar.

Kurikulum masagi ini akan diterapkan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 di seluruh SMA, SMK, dan SLB di Jabar.

Kurikulum tersebut merupakan implementasi kurikulum nasional berbasis karakter dan based learning dengan kearifan lokal Jawa Barat.

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menjelaskan, kurikulum masagi bertujuan menjembatani kebutuhan pembelajaran peserta didik di bidang akademis dan life skill. Sehingga, kurikulum masagi ini memberikan fleksibilitas antara kurikulum nasional dan daerah. Fleksibilitas tersebut juga akan memudahkan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini.

"Ini adalah bentuk inovasi dan kolaborasi agar semakin terbukanya komitmen untuk menciptakan ekosistem sekolah terhadap pembentukan karakter," ujar Kadisdik saat membuka kegiatan Peluncuran Kurikulum Masagi dan Panduan Implementasinya bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Aula Dewi Sartika Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6 Kota Bandung.
Baca juga:
Agar berjalan optimal, Kadisdik mendorong seluruh pengawas sekolah untuk mengawasi penerapan kurikulum masagi di satuan pendidikan. "Bantu sama-sama untuk mengawasi, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanakan kurikulum yang nanti akan dilaksanakan," ajaknya.

Melalui inovasi tersebut, Kadisdik berharap Jabar semakin terdepan dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan.

Sementara itu, Praktisi Pendidikan dan Anggota Tim Penyusun Kurikulum Masagi, Elih Sudiapermana mengatakan, kurikulum masagi adalah produk inovasi dan kolaborasi. Sebagai alat bantu untuk memberdayakan peserta didik, kurikulum masagiakan fokus memperkuat kemampuan dasar/fundamental siswa agar bisa menciptakan kreasi dan inovasi baru.

"Karena, jika kita hanya menjejalkan kurikulum dan konten, kita hanya menitipkan sesuatu yang cepat usang," pungkasnya.

Sumber: http://disdik.jabarprov.go.id/news/2439/disdik-jabar-luncurkan-kurikulum-masagi

Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK Tahun 2021

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru (diluar guru PNS yang saat ini mengajar). Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak.

Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK Tahun 2021

Yang Dapat Mendaftar dan Mengikuti Seleksi

Pada rencana seleksi guru PPPK tahun 2021 ini pemerintah membuka kesempatan bagi:
  1. Guru honorer di sekolah negeri dan swasta* yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan
  2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar.


Perbedaan Seleksi Sekarang dengan Tahun Sebelumnya

Apa yang membuat seleksi guru PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya?
Baca juga:

Seleksi Guru PPPK Tahun-tahun Sebelumnya:

  • Formasi guru PPPK terbatas.
  • Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali per tahun.
  • Tidak ada materi persiapan untuk pendaftar 
  • Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK.
  • Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah.

Seleksi Guru PPPK Tahun 2021

  • Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas satu juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target satu juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan.
  • Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi (di tahun yang sama atau berikutnya).
  • Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi.
  • Pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK. 
  • Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud.

Rencana Rekrutmen PPPK Tenaga Guru Tahun 2021

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru pada Tahun Anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen PPPK untuk Tenaga Guru.
  2. Dengan melalui jalur PPPK, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun s.d. 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar (untuk guru s.d. 59 tahun).
  3. Sampai dengan saat ini, baru 174.077 formasi Guru PPPK yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah (32 Provinsi, 370 Kabupaten, dan 89 Kota).
  4. Pengajuan usulan untuk formasi Guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB.
  5. KemenPANRB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta juga mempertimbangkan data Dapodik – Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Saat ini dalam proses perancangan Sistem Penerimaan, Soal Ujian Kompetensi, dan Sistem Seleksi yang melibatkan KemenPANRB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT.
  7. KemenPANRB akan menetapkan Peraturan MenPANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan. 
Download:

Pengajuan Usulan Formasi PPPK Guru

Pengajuan Usaluan Formasi PPPK untuk tenaga guru di E-Formasi Kemenpan RB sampai dengan 31 Desember 2020
  • Pemenuhan Guru Tahun 2021 seluruhnya melalui jalur PPPK.
  • Pengusulan Kebutuhan pada bulan Desember merupakan pengusulan kembali terhadap kebutuhan Guru tahun 2021 (usulan yang telah masuk bulan Agustus harap diusulkan kembali).
  • Pengusulan kebutuhan guru PPPK berdasarkan hasil perhitungan ABK dengan mempertimbangkan data-data sebagai berikut agar tidak terjadi duplikasi (dapat diakses di e-formasi): 
  • data pokok pendidikan Kemendikbud; 
  • data usulan guru PPPK yang telah disampaikan di e-formasi pada akhir Agustus 2020; 
  • data kelulusan CPNS tahun 2019 yang saat ini dalam proses pemberkasan di BKN; 
  • data kelulusan PPPK tahun 2019 yang saat ini dalam proses pemberkasan di BKN.
  • Usulan Guru CPNS harap diperbaiki menjadi guru PPPK sesuai kebutuhan/ABK.
  • Usulan tidak perlu disertai dengan kualifikasi pendidikan Guru (akan diseragamkan dengan Keputusan/Ketentuan yang akan dikeluarkan Kemendikbud). Data pengusulan di atas tidak termasuk usulan Guru Agama. Instansi diberikan kesempatan untuk memperbaiki usulan Guru Agama meliputi kualifikasi pendidikan dan NPSN. 
  • Dokumen/Surat Usulan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan/Ketersediaan Anggaranuntuk Gaji dan Tunjangan yang ditandatangani PPK. 

Merdeka Belajar, Berikan Semangat Fleksibilitas Dunia Pendidikan

gurudikdasmen.com - Filosofi Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbud pada dasarnya memberi semangat fleksibilitas yang tinggi bagi dunia pendidikan. Hal ini dilihat karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang mengupayakan Merdeka Belajar atau Freedom of Learning.
 
Filosofi Merdeka Belajar telah memberi semangat fleksibilitas yang tinggi bagi dunia pendidikan di Indonesia

Merdeka Belajar, Sebagai Solusi

Tujuan dari Merdeka belajar tersebut agar guru-guru memiliki otonomi untuk mengelola ruang kelas mereka masing-masing. Pada perguruan tinggi dikenal dengan Kampus Merdeka. Konsep ini diharapkan dapat memerdekakan lembaga pendidikan dan menyediakan solusi untuk peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif.
 
Dengan Merdeka Belajar, guru juga bebas menentukan metode belajar yang pandang paling cocok. Dengan begitu dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang unik dan spesifik. Melalui Merdeka belajar, dapat membuka kunci potensi penuh dari guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri.
Baca juga:
Konsep self-regulated learning (mengatur diri sendiri belajar mandiri) juga memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai kecepatannya sendiri, dimana guru berperan sebagai fasilitator dan bukan sumber utama.
 

Keleluasaan dalam Belajar

Siswa diberikan keleluasaan untuk belajar dan berdiskusi dengan irama mereka sendiri. Tugas guru membantu siswa belajar sesuai proses yang benar, karena tiap siswa memiliki keunikan masing-masing. Namun guru harus tetap mengelola ruang kelas dengan baik sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai jalur.
 
Tantangan kurikulum nasional secara internal adalah utamanya kualitas guru, baru kemudian disusul pelatihan guru, sarana dan prasarana pembelajaran, masih adanya inkonsistensi penerapan kebijakan, dan tidak pastinya murid yang ditarget. Sementara, tantangan eksternalnya adalah globalisasi dan internasionalisasi.

Sebagai Identitas Nasional

Globalisasi telah menyebabkan bangsa-bangsa makin menguatkan identitas nasional masing-masing. Kompetensi seperti yang dipromosikan PISA juga mewajibkan Indonesia makin memahami kultur lokal, nasional, dan global.

Harus ada penyesuaian untuk membuat kurikulum nasional lebih efisien dan efektif, untuk menyiapkan generasi baru, untuk dimensi-dimensi kehidupan global, nasional, dan lokal. Standar-standar internasional untuk area-area pembelajaran yang universal dan tidak merugikan identitas nasional seperti Bahasa Inggris dan literasi digital sangatlah penting.

Program Kuota Belajar Bagi Siswa, Guru, Mahasiswa dan Dosen

gurudikdasmen.com - Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai Kedaruratan Kesehatan dan Bencana Nasional Nonalam. Ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, serta sekitar 4 juta pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.

Program bantuan kuota belajar bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen ini diberikan berupa kuota umum dan kuota belajar

Sesuai dengan Revisi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Agustus 2020, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan, maka satuan pendidikan yang berada di zona orange dan merah dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar dari rumah.

Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan pendidik. Program kuota belajar bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen ini dibagikan secara merata ke semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.

Baca juga:

Bantuan kuota internet tersebut berupa kuota data internet yang terbagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.


Tujuan Program Kuota Belajar

Bantuan kuota data internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020

  1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari Pemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
  3. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan y ang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. 
  4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegr asi secara nasional.
  5. Operator seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.
  6. Operator Satuan Pendidikan adalah petugas yang bertanggungjawab menginput data pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  7. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.
  8. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus
  9. NUP adalah Nomor Urut Pendidik.
  10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional. 
  11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan


Rincian Jumlah Bantuan Data Kuota Internet

Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler. Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota data internet. Bantuan kuota data internet dibagi atas:
  1. Kuota Umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
  2. Kuota Belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.
Rincian bantuan kuota data internet sebagai berikut:

Program bantuan kuota belajar bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen ini diberikan berupa kuota umum dan kuota belajar

Persyaratan Penerima Bantuan Kuota Data Internet

A. Penerima Bantuan

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:
  1. Peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  2. Pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  3. Mahasiswa; dan dosen.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
2. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
3. Mahasiswa
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;
  • Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
4. Dosen
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
  • Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.

Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verval Nomor Ponsel

A. Pendataan Awal dan Verval Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  1. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.
  2. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
  3. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel peserta didik di aplikasi Dapodik.
B. Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen
  1. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id).
  2. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.
C. Verval Nomor Ponsel oleh Operator Seluler
  1. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.
  2. Operator seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.
  3. Variabel data yang ditarik oleh operator seluler meliputi:
  • Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;
  • Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;
  • SDM ID sebagai kode unik dosen;
  • Jenjang Pendidikan;
  • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
  • Kode Perguruan Tinggi;
  • Nama Sekolah;
  • Nama Perguruan Tinggi;
  • Provinsi;
  • Kabupaten;
  • Kecamatan; dan
  • Nomor Ponsel.
Program bantuan kuota belajar bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen ini diberikan berupa kuota umum dan kuota belajar

4. Operator seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.

5. Operator seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:

  • Nomor ponsel aktif;
  • Nomor ponsel tidak aktif; dan
  • Nomor ponsel tidak ditemukan.

D. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
  • Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.

Baca juga: 

2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id
  • Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel aktif.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.
  • Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

E. Pemutakhiran Nomor Ponsel
1. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  • Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi verifikasi validasi.
  • Operator Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah untuk data yang dimutakhirkan.
2. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
  • Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.
  • Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk nomor ponsel yang dimutakhirkan.
  • Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.
  • Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta untuk data yang dimutakhirkan.
  • Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri untuk data yang dimutakhirkan.
3. Pengunggahan SPTJM untuk pemutakhiran nomor ponsel dapat dilakukan
sampai dengan tanggal penyaluran tahap berikutnya.
4. Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam
SPTJM akan mulai menerima bantuan kuota data internet pada tahap
penyaluran berikutnya.

Untuk mengetahui informasi lengkap tentang penyaluran program kuota belajar bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen ini, Anda juga dapat mengunduh Buku Saku Program Kuota Belajar.

Daftar Peserta, Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS Kemdikbud Formasi 2019

gurudikdasmen.com - Menyusuli Pengumuman Nomor 72356/A.A3/KP/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pemilihan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Pengumuman tentang daftar peserta, jadwal pelaksanaan SKB CPNS Kemdikbud Formasi Tahun 2019 disampaikan hal berikut

Bagi pelamar yang dinyatakan berhak mengikuti SKB, agar segera mencetak Kartu Peserta SKB melalui laman https://skb-cpns.kemdikbud.go.id mulai tanggal 12 September 2020.

Daftar peserta, waktu dan lokasi pelaksanaan SKB Computer Based Test (CBT) adalah sebagaimana dalam Lampiran I, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.

Daftar peserta dan jadwal pelaksanaan SKB wawancara bagi formasi Unit Utama Pusat (UUP), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan LL Dikti adalah sebagaimana dalam Lampiran II, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.

Daftar peserta dan jadwal pelaksanaan SKB wawancara dan microteaching bagi formasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah sebagaimana dalam Lampiran III, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.

Ketentuan dan Tata Tertib SKB CBT

  1. Peserta yang dapat mengikuti SKB CBT adalah peserta yang namanya tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada tanggal, lokasi, dan sesi tes yang telah ditentukan sebagaimana Lampiran I.
  2. Peserta yang mengikuti SKB CBT wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  3. Peserta wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum SKB dimulai.
  4. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
  5. Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan: 
  • Pria : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal; 
  • Wanita : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang/rok berbahan kain warna hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal. 
  • Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
Peserta wajib membawa alat tulis pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen untuk ditunjukkan kepada panitia, antara lain:
  • Cetakan Kartu Peserta SKB CPNS Kemendikbud yang dicetak dari laman https://skb-cpns.kemdikbud.go.id.
  • KTP (eKTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP. Bagi peserta yang tidak membawa eKTP, wajib menunjukkan Paspor asli.
  • Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB.
  • Peserta SKB yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian CPNS tidak dapat mengikuti SKB.

Di dalam ruang seleksi, peserta dilarang

  1. membawa buku-buku dan catatan lainnya;
  2. membawa kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pulpen;
  3. membawa makanan dan minuman;
  4. membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
  5. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizing panitia selama tes berlangsung;
  6. keluar ruang tes, kecuali memperoleh izin dari panitia
  7. merokok.
Baca juga:

Ketentuan dan Tata Tertib SKB Wawancara dan Microteaching

  1. Peserta yang dapat mengikuti SKB wawancara dan/atau microteaching adalah peserta yang namanya terdaftar pada tanggal dan sesi tes yang telah ditentukan sebagaimana Lampiran II dan Lampiran III.
  2. Proses wawancara dan/microteaching akan dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi video conference yang akan disampaikan kemudian.
  3. Peserta wajib bergabung ke aplikasi video conference paling lambat 10 menit sebelum sesi wawancara dan/atau microteaching dimulai. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
  4. Penamaan akun video conference mengikuti ketentuan Nama Lengkap_3 Digit Terakhir Nomor Peserta.
  5. Peserta memastikan video dan audio berfungsi dengan baik dan dalam posisi aktif selama proses verifikasi, wawancara, dan/atau microteaching.
  6. Peserta memastikan area simulasi microteaching dapat terlihat dalam layar penilai micro teaching
  7. Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
  • Pria : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal;
  • Wanita : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang/rok berbahan kain warna hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.

Peserta wajib menyiapkan dokumen untuk ditunjukkan kepada panitia, antara lain

  1. Cetakan Kartu Peserta SKB CPNS Kemendikbud yang dicetak dari laman https://skbcpns.kemdikbud.go.id. 
  2. KTP (eKTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP. Bagi peserta yang tidak membawa eKTP, wajib menunjukkan Paspor asli.
  3. Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB. 
  4. Peserta SKB yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian CPNS tidak dapat mengikuti SKB.
Baca :

Ketentuan lain-lain

  1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
  2. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
  3. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
  4. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak membawa barang berharga di lokasi ujian.
  5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
  6. Dalam seluruh tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 "TIDAK DIPUNGUT BIAYA". Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud Formasi Tahun Anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Itulah daftar peserta, waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan Calon Pegawai negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk Formasi Tahun Anggaran 2019 yang dapat Anda simak dan ikuti.

Untuk mengetahui secara lengkap tentang daftar peserta, waktu dan tempet pelaksanaan SKB penerimaan CPNS, dapat Anda unduh seluruhnya pada tiga lampiran dibawah ini: