Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik Tahun 2021

gurudikdasmen.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran BOS dan DAK Fisik untuk tahun 2021. Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik tahun 2021 ini dirancang untuk Dukung Peningkatan Mutu Operasional Sekolah.

Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik Tahun 2021

Kebijakan BOS dan DAK Fisik tahun 2021 ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang untuk Dukung Peningkatan Mutu Operasional Sekolah.

Kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. 

Pokok-Pokok Kebijakan Dana BOS Tahun 2021

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.
Baca juga:
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antar daerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang Nilai Satuan Biaya

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang.
  • Sekolah Dasar (SD) rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900.000 (terendah) s.d. Rp1.960.000 (tertinggi). 
  • Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1.100.000 (terendah) s.d. Rp2.480.000 (tertinggi). 
  • Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1.500.000 (terendah) s.d. Rp3.470.000 (tertinggi). 
  • Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1.600.000 (terendah) s.d. Rp3.720.000 (tertinggi). 
  • Sekolah Luar Biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3.500.000 (terendah) s.d. Rp7.940.000 (tertinggi).

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional.

Ketentuan Penggunaan Dana BOS untuk Pembayaran Honor

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta.

Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik tahun 2021 ini dirancang untuk Dukung Peningkatan Mutu Operasional Sekolah.

Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50%.

Pelaporan Dana BOS Secara Daring

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.
Baca juga:
Pelaporan secara daring merupakan bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan. Penerimaan laporan penerimaan tahap 1 bisa sebagai dasar untuk sekolah menerima dana BOS untuk tahap 3, bukan tahap 2, jadi ada selang 1 tahap bagi satuan pendidikan untuk melaporkan.

Besaran Alokasi DAK Fisik Tahun 2021

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa. 

Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik.

Sasaran DAK Fisik Tahun 2021

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

Adapun produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan BOS maupun DAK fisik dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendikbud di laman https://jdih.kemdikbud.go.id atau Anda dapat mengunduhnya melalui tautan berikut ini:

Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana BOS 2020

gurudikdasmen.com - Tahun 2020 ini akan terjadi perubahan mekanisme penyaluran dana BOS, yang semula dari Rekening Kas Umum Negara disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah, kemudian baru disalurkan ke rekening sekolah.

erubahan mekanisme penyaluran dana BOS, dari Rekening Kas Umum Negara disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Diubah menjadi penyaluran langsung dari RKUN ke rekening sekolah, oleh karena itu Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah mengeluarkan surat Nomor 0271/C/KU/2020 Tentang Pemberitahuan Pre Cut Off BOS Tahun 2020.

Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala LPMP, dan Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Di dalam surat tersebut disampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh sekolah, dinas pendidikan, dan LPMP dalam rangka peningkatan layanan penyaluran BOS tahun 2020 ini, antara lain:

1. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan BOS Tahun 2019 melalui laman bos.kemdikbud.go.id selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 2020.

2. Satuan pendidikan melakukan verifikasi melalui laman bos.kemdikbud.go.id sebelum tanggal 20 Januari 2020 dengan menyampaikan atribut data sebagai berikut:
  • Nomor rekening BOS
  • Nama rekening BOS
  • Nama bank
  • Kantor cabang bank
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekolah
  • Kode Pos Sekolah
3. LPMP bersama Dinas Pendidikan mendorong satuan pendidikan untuk segera mengisi laporan BOS Tahun 2019 melalui laman bos.kemdikbud.go.id dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dimaksud.

4. Dinas Pendidikan melakukan validasi data dalam poin 2 dan jumlah siswa pada setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya melalui laman bos.kemdikbud.go.id.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya akan ditarik data pada tanggal 20 Januari 2020 melalui laman bos.kemdikbud.go.id dan data tersebut akan dituangkan dalam SK penetapan penerima BOS Tahap 1 Tahun 2020.

Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS

gurudikdasmen.com - Mengecek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS adalah salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, Kemendikbud mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS.

Laporan penyaluran dan pencairan dana BOS adalah proses transparansi bantuan BOS.
Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS
Laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh kabupaten terkait dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk transparasi penyaluran dana BOS sehingga masyarakat dapat mengawasinya. Penyaluran atau pencairan dana BOS tahun 2019 disalurkan di awal triwulan didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Penerimanya adalah semua sekolah, baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Dapodik.
Laporan penyaluran dan pencairan dana BOS adalah proses transparansi bantuan BOS.
Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS

Cara Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS

Untuk mengecek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019, anda dapat mengikuti langkah-langkahnya yang Admin jelaskan dibawah ini:
  1. Silahkan anda kunjungi laman https://bos.kemdikbud.go.id/
  2. Setelah laman tersebut terbuka, klik tombol "MASUK WEBSITE".
  3. Kemudian klik tab menu Penyaluran Dana -> Laporan Penyaluran
  4. Pada tab menu laporan penyaluran, silahkan arahkan kursor ke bawah untuk mencari nama provinsi atau dengan cara memasukkan kata kunci pencarian pada kolom Search
  5. Silahkan cek apakah di provinsi anda, dana BOS tersebut sudah di salurkan atau masih dalam proses penyaluran atau mungkin masih tahap persiapan penyaluran.
  6. Untuk mengecek status laporan pencairan dana BOS, anda dapat menggunakan tab menu Laporan Pencairan
  7. Pilih dan lengkapi kolom Jenjang sekolah, Status sekolah, Provinsi, Triwulan, Kabupaten/Kota dan Tahun, kemudian klik Submit untuk melakukan pencarian dengan mudah, anda juga dapat memanfaatkan kolom search. 
  8. Untuk melihat keseluruhan status pencairan dan BOS berdasarkan provinsi, kabupaten, dan sekolah anda juga dapat memanfaatkan tombol Excel untuk mengunduh status pencairan dana BOS tahun 2019 dalam format excel.
Laporan penyaluran dan pencairan dana BOS adalah proses transparansi bantuan BOS.
Laporan penggunaan dana BOS tahun 2019 per komponen
Untuk mempermudah dalam pengecekan laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019, anda juga dapat menyaksikan video tutorialnya pada Channel Guru Dikdasmen berikut ini :

Laporan Penggunaan Dana BOS Perkomponen

Selain dapat melakukan pengecekan laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019 pada laman website BOS Kemdikbud tersebut, anda juga dapat melihat laporan penggunaan dana BOS tahun 2019 per komponen pada sekolah anda dengan cara memanfaatkan tab menu Penggunaan Dana. Itulah cara mudah untuk mengecek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019

Kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

gurudikdasmen.com - Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan dana BOS Tahun 2019 dibagi dalam tiga variabel yakni BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi

Perubahan Program Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah selalu mengalami perubahan program. Seperti pada tahun 2005-2010, BOS untuk jenjang pendidikan dasar adalah anggaran dari Kementerian Pendidikan yang dianggarkan pada dekon SKPD Pendidikan Provinsi. 

Kemudian Tahun 2011 BOS untuk jenjang pendidikan dasar melalui transfer daerah (Dana Transfer Lainnya) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada tahun 2012-2015, BOS untuk jenjang pendidikan dasar meskipun melalui transfer daerah (Dana Transfer Lainnya) namun dianggarkan pada APBD Provinsi. BOS untuk jenjang pendidikan menengah Anggaran Kementerian Pendidikan 
Dianggarkan pada RKA Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMK. Tahun 2016-2018 BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik) Dianggarkan pada APBD Provinsi. 

Pada tahun 2019 ini BOS mengalami perubahan kembali, yaitu BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik); Dianggarkan pada APBD Provinsi.

Pembagian Variabel BOS

Bantuan Operasional Sekolah ini dibagi dalam tiga variabel pada tahun 2019, yakni BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.

1. BOS Reguler
Biaya Satuan BOS Reguler 2019
SD      : Rp 800.000,-/siswa/tahun
SMP   : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
SMA : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun
SMK : Rp 1.600.000,-/siswa/tahun
PKLK : Rp 2.000.000,-/siswa/tahun

NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Menyediakan pembiayaan operasi nonpersonal di satuan pendidikan
2
Sasaran
Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta
3
Indikator yang digunakan
Jumlah siswa yang memiliki NISN
4
Formula Hitung

5
Sumber Data
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Per-semester
8
Pemanfaatan Anggaran
biaya operasi nonpersonal satuan pendidikan
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

2. BOS Kinerja
Biaya Satuan BOS Kinerja 2019
SD    : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMP : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMA : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMK : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama

NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Mendorong peningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian penghargaan
2
Sasaran
Sekolah yang berhasil meningkatkan mutu
3
Indikator yang digunakan
Peningkatan mutu sekolah
Daerah yang memiliki keberpihakan terhadap Pendidikan (BOSDA)
4
Formula Hitung
Indeks kinerja x harga satuan BOS kinerja/ siswa/ tahun
5
Sumber Data
pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporNG/index.php
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Sekaligus diawal tahun anggaran
8
Pemanfaatan Anggaran
Tambahan biaya operasional sekolah untuk peningkatan mutu
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi


3. BOS Affirmasi

Biaya Satuan BOS Affirmasi 2019
SD      : Rp 42.000.000,-/sekolah/tahun
SMP   : Rp 48.000.000,-/sekolah/tahun
SMA   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
SMK   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
PKLK : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama

NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Memberikan tambahan biaya tetap (fix cost) operasional sekolah
2
Sasaran
Sekolah yang berlokasi didesa sangat tertinggal
3
Indikator yang digunakan
Indeks desa membangun dari Kemendes PDTT
4
Formula Hitung
Unit cost BOS afirmasi perjenjang
5
Sumber Data
Dapodikdasmen dan Kemendes PDTT
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Sekaligus diawal tahun anggaran
8
Pemanfaatan Anggaran
Pemenuhan biaya operasional sekolah
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  1. Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS; (pencairan/ penyaluran per-semester)
  2. Memberikan masukan kepada Kemenkeu dan Kemdagri untuk memaksimalkan pengelolaan dana BOS di daerah dan di sekolah.
  3. Menetapkan indeks kinerja sekolah

Sasaran Penerima Dana BOS
Sasaran penerima dana BOS yaitu Pendidikan Dasar, yaitu tingkat SD dan SMP, Pendidikan Menengah yaitu SMA dan SMK, serta Pendidikan Khusus yaitu SDLB/SMPLB/SMALB SLB. 
Selain itu dana BOS dapat dicairkan jika semua sekolah negeri yang sudah ada dalam database Dapodik, semua sekolah swasta yang sudah memiliki izin operasional, sudah ada dalam database Dapodik, dan bersedia menerima BOS serta alokasi jumlah siswa penerima BOS berdasarkan siswa dengan NISN

Permasalahan
  1. Penatausahaan BOS di daerah yang menyulitkan sekolah
  2. Pengelolaan program BOS di sekolah kurang optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di sekolah
  3. Keterlambatan penyaluran per triwulan akibat lemahnya koordinasi lintas bidang di dinas pendidikan dan antar SKPD
  4. Peran dinas provinsi/ kabupaten/ kota dalam verifkasi data belum optimal
  5. Belum seluruh dinas provinsi menggunakan sumber data cut off dalam penetapan alokasi per sekolah
Rekomendasi
  1. Mengusulkan penyaluran BOS per semester
  2. Peningkatan peran dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam verifikasi data
  3. Komitmen lembaga terkait (Kemenkeu, Kemendagri, Pemda) dalam penyaluran dana BOS tepat waktu dan tepat sasaran
  4. Penyaluran dana BOS untuk semua jenjang mengikuti mekanisme belanja tidak langsung
  5. Mewujudkan otonomi satuan pendidikan sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003