Pedoman Peringatan Hardiknas Tahun 2020

Berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional, maka dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 ditengah masa pandemi Covid-19.

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020
Sumber gambar: https://www.kemdikbud.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku panitia penyelenggara peringatan Hardiknas Tahun 2020 melalui surat keputusan Nomor 42518/MPK.A/TU/2020 Tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 agar:

1. Upacara Bendera Hardiknas Tahun 2020

  1. Meniadakan penyelenggaraan upacara bendera yang umumnya wajib diselenggarakan di setiap kantor instansi pusat dan daerah, setiap satuan pendidikan serta kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
  2. Kemendikbud menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hardiknas Tahun 2020 pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 08.00 WIB secara terpusat, terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah tanpa mengurangi makna, semangat dan kekhidmatan acara.
  3. menghimbau instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan RI di luar negeri untuk mengikuti jalannyan upacara melalui siaran langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI dan saluran TV Edukasi dari rumah/tempat tinggal masing-masing

Baca juga: 

2. Tema dan Logo Peringatan Hardiknas tahun 2020

  1. Tema peringatan Hardiknas Tahun 2020 adalah "Belajar dari Covid-19"
  2. Logo peringatan Hardiknas Tahun 2020 sebagai berikut. 
    Pedoman Peringatan Hardiknas Tahun 2020
    Logo Hardiknas Tahun 2020
  3. Logo Hardiknas serta sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat diunduh di laman www.kemdikbud.go.id
  4. Mengimbau agar satuan pendidikan, kantor instansi pusat dan daerah serta kantor perwakilan RI di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hardiknas Tahun 2020 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema diatas

3. Ragam Aktivitas Peringatan Hardiknas tahun 2020

  1. Mengimbau setiap satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan kantor instansi pusat dan daerah serta kantor perwakilan RI di luar negeri tidak mengadakan kegiatan/aktivitas peringatan Hardiknas Tahun 2020 yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak pada suatu lokasi
  2. Aktivitas/kegiatan alternatif untuk memperingati dan memeriahkan Hari Pendidikan Nasional 2020 dapat dilakukan secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar dimasa Covid-19, mendorong pelibatan dan partisipasi publik, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19
  3. Mengimbau insan pendidikan untuk menyaksikan program peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 "Belajar dari Covid-19" di TVRI pada Sabtu, 2 Mei 2020 Pukul 19.00 s.d. 20.30 WIB
Itulah pedoman peringatan Hardiknas Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang ditandatangani langsung oleh Bapak. Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 29 April 2020 di Jakarta.

Sumber: 
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/pedoman-peringatan-hari-pendidikan-nasional-tahun-2020

Anggapan Salah Jika Kerja PNS Itu Lebih Santai

Berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu impian banyak orang. Alasan masih banyak diminatinya menjadi PNS antara lain karena memperoleh penghasilan yang jelas dan mendapatkan jaminan hari tua.

Anggapan Salah Jika Kerja PNS Lebih Santai

Untuk menjadi seorang abdi negara, maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mengikuti rentetan proses seleksi dari awal, mulai dari harus lolos persyaratan pendaftaran CPNS hingga diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diberi tugas negara lainnya.

Selain faktor gaji dan jaminan hari tua, ancaman putus hubungan kerja pun tidak akan dialami jika menjadi seorang PNS. Lain halnya dengan karyawan swasta yang setiap saat harus siap di-PHK jika perusahaan bangkrut atau melakukan efisiensi.

Anggapan Salah Jika Kerja PNS Lebih Santai

Karena tiga alasan menjadi ASN tersebut, akhirnya masyarakat yang beranggapan jika kerja menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu lebih santai namun memiliki penghasilan yang besar, bahkan parahnya lagi beranggapan "Magabut" (makan gaji buta). Padahal salah jika beranggapan seperti itu.

Menjadi seorang abdi negara bukanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan santai apalagi bermalas-malasan. Melayani masyarakat dengan baik dan memastikan bahwa semua masyarakat terlayani dengan sempurna adalah sebuah amanah yang sangat berat untuk diemban seorang aparatur sipil negara.

Instrumen Penilaian Prestasi Kerja PNS

Sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pencapaian kinerja PNS diukur dengan dua instrumen, yakni Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan Perilaku Pegawai. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan di instansi masing-masing.

SKP tersebut memuat tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. SKP yang telah disusun oleh PNS akan dinilai langsung oleh pimpinan masing-masing dan diukur dengan dokumen-dokumen yang mampu menjustifikasi pencapaian kerjanya tiap tahun.

Penilaian Langsung Dari Atasan

Instrumen Sasaran Kerja Pegawai dan Laporan Perilaku Pegawai ini berupa penilaian langsung dari atasan. Jika pegawai tersebut malas dan tidak dapat bekerja sesuai target yang terdapat dalam SKP, maka pimpinan dapat memberikan nilai yang buruk. Dan hal itu bisa berdampak pada penerimaan tunjangan kinerjanya.

Baca juga:

Jika nilai SKP yang buruk itu berlangsung secara terus-menerus, maka pegawai negeri sipil tersebut dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan yang lebih berat.

Selain itu, pimpinan juga akan memberikan penilaian pada perilaku pegawai yang menjadi bawahannya. Perilaku kerja mencakup 6 aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

PNS Harus Memiliki Etos Kerja Tinggi

Karena itulah, seorang pegawai pemerintah harus memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu melakukan penelitian ilmiah. Hasil penelitan tersebut digunakan untuk kajian publik dan atau menentukan kebijakan sebagai tanggung jawab atas pekerjaannya.

Santai atau tidaknya pekerjaan tidak bisa digeneralisir berdasarkan dari jenis pekerjaan. Bekerja dengan santai atau bekerja keras bagai kuda itu suatu pilihan. Dimanapun bekerja dan apapun jenis pekerjaannya ada konsekuensinya masing-masing.

Bekerja dengan santai, maka konsekuensi yang didapat tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak bisa berkontribusi apa-apa, terlebih bagi seorang abdi negara yang memiliki tanggung jawab besar pada bangsa dan negara.


Program Belajar dari Rumah Melalui Tayangan TVRI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah resmi meluncurkan program "Belajar dari Rumah Melalui Tayangan TVRI" sebagai alternatif belajar di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini masyarakat terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelajaran di rumah, salah satunya melalui media televisi.

Program Belajar dari Rumah Melalui Tayangan TVRI
Program Belajar dari Rumah Melalui Tayangan TVRI | Gambar: https://www.kemdikbud.go.id

Jadwal Program Belajar dari Rumah

Program Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19.

Selain materi pembelajaran untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah, Program Belajar dari Rumah juga menayangkan materi bimbingan untuk orang tua dan guru serta program kebudayaan di akhir pekan, yakni setiap hari Sabtu dan Minggu.

Program belajar di rumah melalui tayangan TVRI ini telah dimulai pada hari Senin, 13 April 2020 dan akan berjalan selama tiga bulan hingga Juli 2020. Jadwal di hari Senin hingga Jumat digunakan untuk pembelajaran dengan total durasi tiga jam per hari untuk semua tayangan.

Dari setiap tayangan program belajar dari rumah ini masing-masing berdurasi setengah jam. Setengah jam untuk PAUD, setengah jam untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, setengah jam untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, dan setengah jam masing-masing untuk SMP, SMA, dan bimbingan orang tua.

Baca juga:

Materi program belajar dari rumah ini diambil dari berbagai sumber. Sebagian besar materi sudah diproduksi oleh Kemendikbud melalui Televisi Edukasi (TVE) maupun produksi dari pihak luar Kemendikbud, yakni Jalan Sesama untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tayangan Khusus Program Belajar di rumah Melalui TVRI

Terkait program kebudayaan, pada hari Sabtu dan Minggu, terdapat durasi tiga jam khusus untuk program-program kebudayaan, antara lain gelar wicara (talkshow), podcast, kesenian, dan magazine tentang perkembangan budaya dari seluruh Indonesia.

Sedangkan pada malam hari akan ditayangkan film Indonesia pilihan dari berbagai genre seperti film anak, drama, dan dokumenter. Untuk jadwal acara program Belajar dari Rumah, masyarakat dapat melihat dan mengunduhnya di laman kemdikbud.go.id.

Kemendikbud akan menyiapkan sekitar 720 episode untuk penayangan program Belajar dari Rumah melalui tayangan TVRI selama 90 hari ke depan di TVRI. Saat ini Kemendikbud sudah menyiapkan tayangan untuk dua minggu pertama, sambil memproduksi untuk tayangan di minggu-minggu berikutnya.

Pakaian Adat Sunda, Warisan Leluhur Bangsa Indonesia

Bicara tentang pakaian adat sunda tentu tidak terlepas dari sejarah. Dahulu, berdasarkan strata sosial pada masyarakat sunda terdapat perbedaan pakaian adat ini. Perbedaan tersebut dibedakan berdasarkan kelompok yaitu kalangan biasa, menengah dan kelas atas (bangsawan).
Gambar: cleanipedia.com

Jenis pakaian adat sunda sebagai warisan leluhur

Perbedaan jenis pakaian tersebut tidak bermaksud untuk menghina kalangan masyarakat biasa, tetapi pembedaan pakaian adat ini telah diwariskan oleh nenek moyang sejak jaman dahulu.

Pengelompokan pakaian adat sunda berdasarkan pada strata sosial di masyarakat saat ini sudah tidak lagi sesuai. Sekarang masyarakat lebih mengenal jenis dan nama-nama pakaian adat Sunda tersebut berdasarkan pada fungsi dan tujuan penggunaannya.

Pakaian adat dari Jawa Barat ini berdasarkan jenisnya tidak hanya satu. Sama halnya dengan pakaian adat dari daerah lain yang juga memiliki nama dan keunikannya tersendiri. Dengan berjalannya waktu, pakaian adat sunda telah mengalami perubahan desainnya menjadi lebih modern namun tidak meninggalkan ciri khas yang dimilikinya.

Contohnya kebaya, baju pengantin, celana pangsi, baju salontreng. Tidak hanya untuk orang dewasa, pakaian adat sunda yang dipakai oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan pun mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman.

Pakaian adat sunda, kekayaan budaya Indonesia

Pakaian adat sunda sendiri merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam pakaian adat yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk di Jawa Barat.

Pada zaman dahulu, masyarakat biasa mengenakan pakaian adat dalam keseharian mereka. Kini pakaian adat telah jarang dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pakaian adat banyak dikenakan dalam upacara adat. Keanekaragaman pakaian adat yang terdapat di Nusantara ini menambah kekayaan budaya Nusantara.

Penggunaan pakaian adat sunda biasanya digunakan pada setiap acara adat, seperti acara pernikahan, acara kenegaraan, acara memperingati hari besar nasional maupun pada perayaan pesta rakyat Jawa Barat.

Sebagai contoh, setiap menyambut hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, sekolah di Jawa Barat pada hari itu mewajibkan guru dan siswanya mengenakan pakaian adat sunda.

Tidak hanya di sekolah, di instansi pemerintahan pun mewajibkan karyawannya untuk mengenakan pakaian adat sunda, yang salah satu tujuannya yaitu untuk menumbuh kembangkan kecintaan akan kebudayaan masyarakat Jawa Barat.

Dari dulu hingga sekarang suku sunda adalah termasuk masyarakat yang kuat dalam melestarikan adat dan kebudayaan yang dimilikinya termasuk pakaian adat Jawa Barat.

Usaha agar tetap lestarinya  pakaian adat sunda ini dibuktikan dengan masih mudah dijumpai berbagai jenis pakaian adat sunda di pasaran, baik pakaian adat untuk dewasa maupun pakaian adat sunda untuk anak perempuan dan laki laki.

Jika kita berkunjung ke Jawa Barat untuk menghadiri sebuah acara pesta rakyat ataupun acara pernikahan dan lain sebagainya, kita pasti akan menyaksikan penggunaan pakaian adat sunda oleh orang-orang yang terlibat di acara tersebut dengan berbagai jenis pakaian dan ciri khasnya.

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun,  pakaian adat dari Jawa Barat ini masih banyak orang memakainya meskipun sudah digusur oleh pakaian jaman sekarang.

Nah itulah tadi sedikit pembahasan mengenai pakaian adat sunda yang dapat saya rangkum dan saya bagikan semoga bermanfaat bagi kalian dan tentunya dapat menambah pengetahuan kita tentang kebudayaan Sunda.

Sekaligus agar bisa menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta kita terhadap budaya-budaya daerah, yang segala keunikannya tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini. Jadi sudah selayaknya kita patut mensyukuri semua itu.

“Merdeka Belajar” Empat Pokok Kebijakan Pendidikan Oleh Kemdikbud

gurudikdasmen.com - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi:
Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar
Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar
  1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 
  2. Ujian Nasional (UN), 
  3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan;
  4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). 
Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

Tiga komponen inti RPP

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari :
  1. Tujuan pembelajaran, 
  2. Kegiatan pembelajaran, dan; 
  3. Asesmen. 
Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar.

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/

Kemendikbud Bersama Blogger, Bahas Pendidikan Karakter dan Digitalisasi Sekolah

gurudikdasmen - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kegiatan Temu Blogger Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Dua tema utama yang dibahas dalam Temu Blogger ini adalah tentang pendidikan karakter dan digitalisasi sekolah.


Pembicara pada acara ini yaitu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Ade Erlangga Masdiana, dan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web, Hasan Chabibie. 

Kepala BKLM Ade Erlangga memberikan penjelasan tentang pendidikan karakter. Menurutnya, untuk mencapai pendidikan yang efektif membutuhkan kesadaran para pelaku pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diterapkan di bidang pendidikan.

"Karena infrastruktur yang bagus pun tidak cukup untuk menghasilkan sebuah hasil pendidikan yang hebat. Untuk itu peranan guru dalam membangun pendidikan karakter itu sangat penting karena guru itu digugu dan ditiru. Guru dapat mengukir sejarah hidup seseorang," tuturnya.

Sementara itu, Hasan Chabibie memberikan penjelasan tentang program digitalisasi sekolah. Menurutnya, saat ini para pendidik harus mempersiapkan bekal untuk anak-anak agar dapat hidup sesuai zamannya nanti.

Karena itulah pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan, terutama di era digital seperti sekarang ini. Dari Kemendikbud sendiri telah membuat sebuah aplikasi belajar berbasis daring (online) yang dapat diunduh secara gratis, yaitu Rumah Belajar.  
Sekitar 100-ribu guru se-Indonesia telah mengikuti pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang kemudian diseleksi dan dipilih lgi menjadi 100 guru istimewa yang ikut serta dalam pembuatan konten dan penggerak forum pembelajaran ini.

Rumah Belajar yang telah didirikan sejak tahun 2011 ini memiliki slogan “Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja”. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan siapapun yang akan mencari tahu ilmu maupun wawasan secara luas, bebas dan gratis.

Seorang bloger dari anakjalan.home.blog, Muhammad Hadi mengatakan, aplikasi Rumah Belajar cukup efektif untuk proses pembelajaran. Karena gratis, tidak perlu membeli buku-buku soal ujian lagi. Namun perlu penambahan konten agar terlihat menarik," tutur Hadi yang tergabung dalam komunitas bloger portal suara.com.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, ada lima nilai utama karakter prioritas penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, integritas, nasionalis, mandiri dan gotong royong.

Maka dari itu peningkatan kualitas guru dalam proses belajar dan mengajar perlu ditingkatkan lagi agar penyampaian materi kepada peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif serta mampu memenuhi lima karakter prioritas penguatan pendidikan karakter. (Resa Dara Yusita/Desliana Maulipaksi)

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/