Ujian Nasional 2021 Ditiadakan, Begini Penjelasan Kemendikbud

gurudikdasmen.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 

Kemendikbud memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021

SE tersebut ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 1 Februari 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

Ujian Nasional 2021 Ditiadakan

Dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tercantum keputusan meniadakan UN dan ujian kesetaraan tersebut berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 
Baca juga:
Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Persyaratan Kelulusan Peserta Didik

Sementara itu ada tiga hal yang menjadi persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan/program pendidikan, antara lain:  
  1. Peserta didik menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemic Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. 
  2. Peserta didik memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. 
  3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan.

Bentuk Penentu Kelulusan

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (ujian sekolah) sebagai penentu kelulusan peserta didik bisa dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring atau daring, dan/atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, misalnya penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya.

Ketentuan tersebut berlaku juga untuk ujian sekolah yang berfungsi sebagai ujian kenaikan kelas. Sekolah dapat menyelenggarakan ujian akhir semester yang dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Ujian Kompetensi Keahlian bagi SMK

Kemudian khusus untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), peserta didik SMK dapat mengikuti uji kompetensi keahlian (UKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga:
Semua ketentuan dalam SE tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Sumber:
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/kemendikbud-tiadakan-ujian-nasional-2021

Download Pedoman UKK (Uji Kompetensi Keahlian) SMK

gurudikdasmen.com - Uji Kompetensi Keahlian atau disebut dengan UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio.

UKK (Uji Kompetensi Lulusan) adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang. Download Pedoman UKK SMK
Pedoman UKK SMK

Pengertian Uji Kompetensi Keahlian/UKK

UKK merupakan proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Yang berhak mengikuti UKK adalah siswa SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.

Materi UKK disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi peserta uji/asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi.1

Pada penilaian UKK ini menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam 1 (satu) event penilaian dan pelaksanaan UKK sendiri dikelola oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Hasil UKK bagi peserta didik akan  menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder  hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

Tujuan Pelaksanaan UKK

Berdasarkan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk :

  1. Mengetahui tingkat capaian hasil belajar/kompetensi peserta didik
  2. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
  3. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik
  4. Mengetahui efektivitas proses pembelajaran; dan 
  5. Mengetahui pencapaian kurikulum.
Baca juga:
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :
  1. Mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh
  2. Memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat uji kompetensi
  3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  4. Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha/ industri dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas XII atau kelas XIII melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur serta diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi, atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh.
Baca  juga : 
Untuk mengunduh file pedoman UKK (Uji Kompetensi Keahlian) SMK, admin sudah menyiapkannya pada link dibawah ini. Admin siapkan dalam file Pedoman UKK SMK

Kisi-Kisi USBN (Semua Jenjang Pendidikan)

gurudikdasmen.com - Berdasarkan keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dengan Nomor : 0297/SKEP/BSNP/XI/2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2018.

Kisi-kisi USBN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Keputusan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilain Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaain Hasil Belajar oleh Pemerintah perlu menetapkan Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai acuan pengembangan dan perakitan naskah soal ujian.

Kisi-kisi USBN tersebut memuat level kognitif dan lingkup materi mata pelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan.

Harus Dihindari Dalam Pengembangan Kisi-kisi USBN

Dalam pengembangan dan perakitan butir soal berdasarkan Kisi-kisi USBN harus menghindari hal-hal berikut:
  1. Isyu yang terkait khilafiah dan/atau perbedaan pandangan mazhab, aliran, dan sekte keagamaan terutama pada mata pelajaran pendidikan agama; dan
  2. Plagiarisme termasuk penggunaan soal yang pernah beredar atau digunakan.
Dengan adanya kisi-kisi USBN untuk semua jenjang pendidikan ini, diharapkan para guru di masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan ketuntasan pembelajaran untuk persiapan ujian. 

Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN Melalui EMIS

gurudikdasmen.com - EMIS Verval UN adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pendataan peserta ujian nasional yang mana peserta ujian nasional diperoleh dari data emis yang sudah di upload oleh masing-masing madrasah. Melalui emis verval un pemerintah mencetak daftar calon peserta UN yang diperoleh dari data emis kelas 6, kelas 9 dan kelas 12.

Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS bagi Madrasah/Ponpes Salafiyah.

Data calon peserta ujian UN tersebut kemudian dipublikasikan melalui EMIS Verval UN. Operator madrasah mengakses data tersebut melalui login pada aplikasi emis yang hak aksesnya dimiliki oleh madrasah tersebut.
Baca juga :
Dari hasil unduhan data calon peserta UN tersebut selanjutnya di verifikasi dan validasi agar data tersebut benar-benar valid. Verifikasi dan validasi ini digunakan untuk mengecek ulang apakah data tersebut sudah benar-benar valid, baik jumlah siswa maupun identitas masing-masing calon peserta.

Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN

  1. Madrasah/Ponpes Salafiyah memuktahirkan data siswa pada sistem EMIS, mengunduh File *EZ/Berita Acara/DCP;
  2. Kabupaten/kota atau Kantor cabdis pendidikan provinsi mengunggah data file *EZ ke laman pendataan UN (BIOUN) kemudian mengunduh dan mencetak DNS;
  3. Madrasah/Ponpes Salafiyah mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kantor cabdis pendidikan provinsi dengan melampirkan file *EZ (BILA PERBAIKAN INDENTITAS SISWA) setelah dimuktahirkan di sistim DAPODIK/Verval PD untuk diunggah ke laman pendataan UN (BIOUN);
  4. Kabupaten/kota atau Kantor cabang dinas pendidikan provinsi mengunggah data file *.EZ ke laman pendataan UN (BIOUN) dan mengisi mata uji pilihan (MA) kemudian download dan mencetak DNS kembali; 
Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS bagi Madrasah/Ponpes Salafiyah.

Untuk lebih lengkapnya tentang Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS, dipersilahkan anda mengunduh file yang telah kami peroleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Demikianlah yang dapat kami bagikan kepada anda tentang Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat dan dapat mempermudah proses pengerjaannya.

Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN

gurudikdasmen.com - Saat ini, Ujian Nasional sudah memasuki tahap pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional berbasis Dapodik. Sekolah harus sudah menyiapkan data-data calon peserta ujian nasional agar seluruh siswa calon peserta ujian nasional dapat mengikuti Ujian Nasional mendatang.

Alur proses pengolahan data calon peserta UN melalui DAPODIK-PDUN untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK

Berdasarkan Informasi yang kami peroleh dari Buku Petunjuk Teknis Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Berbasis Dapodik yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Bahwasanya setiap sekolah dihimbau agar segera mendaftarkan peserta didiknya sebagai calon peserta ujian nasional melalui halaman https://pdun.data.kemdikbud.go.id/. dengan menggunakan username dan password atau kode registrasi yang sama dengan username dan password atau kode regirstrasi yang digunakan pada Aplikasi Dapodikdasmen.

Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN

Sekolah/SKB/PKBM memuktahirkan data siswa/sekolah pada sistem DAPODIK dan Verval PD, mengunduh file *.DZ/berita acara/DCP dari laman pdun.data.kemdikbud.go.id; Kemudian Satuan pendidikan menyerahkan BA (Berita Acara) dan DCP (Daftar Calon Peserta) ke pengawas sekolah untuk di verifikasi dan validasi data calon peserta UN (CAPESUN).

Setelah selesai, kemudian Satuan pendidikan mendaftarkan CAPESUN ke Pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi dengan melampirkan file *.DZ/*.EZ, BA, dan DCP;
Baca juga :
Pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi mengunggah data file *.DZ/*.Ez ke laman pendataan UN (BIOUN); Kemudian Pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi, mengunduh dan mencetak DNS dan memberikan ke satuan pendidikan; 

Sekolah/SKB/PKBM mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi beserta file *.DZ (BILA PERBAIKAN INDENTITAS SISWA) setelah dimuktahirkan di sistim DAPODIK/verval PD untuk diunggah ke laman pendataan UN (BIOUN);

Alur proses pengolahan data calon peserta UN melalui DAPODIK-PDUN untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK

Pengelola data provinsi/Cabdis provinsi mengkoordinir petugas pendataan satuan pendidikan mengisi mata uji pilihan (SMA, MA, SMTK, dan SMAK) sesuai pilihan siswa. Pengelola data Kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi memelihara arsip hasil verifikasi DNS. Pengelola data provinsi memelihara arsip DNT.

Juknis Pendataan Calon Peserta UN

gurudikdasmen.com - Dalam rangka pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN), panitia pendataan UN tingkat pusat memfasilitasi program pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK

Petunjuk teknis pendataan calon peserta ujian nasional ini disusun dalam rangka memberikan arahan dan pedoman secara teknis bagi panitia UN di tingkat provinsi, kota/kab, dan sekolah, sehingga data yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas dan aksesbilitas, akuntabilitas serta kredibilitas sistim Ujian Nasional.
Baca juga:

Cakupan Junkis Pendataan Calon Peserta UN

  • Pendahuluan, 
  • Penjelasan Umum, 
  • Tugas dan tanggungjawab, 
  • Mekanisme, dan 
  • Jadwal pendataan.

Peristilahan Dalam Juknis Pendataan Calon Peserta UN

  1. Pendataan adalah proses penyampaian data calon peserta ujian nasional 
  2. Validasi adalah pernyataan kebenaran atas data calon peserta UN dengan dibubuhi tanda tangan kepala satuan pendidikan;
  3. Daftar Nominasi Sementara (DNS) adalah daftar calon peserta UN setelah diverifikasi dan divalidasi;
  4. Petugas pengolah data adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pengelola data UN;
  5. Hak akses adalah kewenangan mengubah dan atau memanfaatkan data hanya untuk kepentingan UN;