“Merdeka Belajar” Empat Pokok Kebijakan Pendidikan Oleh Kemdikbud

      Comment   
gurudikdasmen.com - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi:

  1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 
  2. Ujian Nasional (UN), 
  3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan;
  4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar
Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar
Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anda dapat mengunduhnya secara lengkap disini

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). 
Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

Tiga komponen inti RPP

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari :
  1. Tujuan pembelajaran, 
  2. Kegiatan pembelajaran, dan; 
  3. Asesmen. 


Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar.

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/

Kemendikbud Bersama Blogger, Bahas Pendidikan Karakter dan Digitalisasi Sekolah

      Comment   
gurudikdasmen - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kegiatan Temu Blogger Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Dua tema utama yang dibahas dalam Temu Blogger ini adalah tentang pendidikan karakter dan digitalisasi sekolah.


Pembicara pada acara ini yaitu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Ade Erlangga Masdiana, dan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web, Hasan Chabibie. 

Kepala BKLM Ade Erlangga memberikan penjelasan tentang pendidikan karakter. Menurutnya, untuk mencapai pendidikan yang efektif membutuhkan kesadaran para pelaku pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diterapkan di bidang pendidikan. "Karena infrastruktur yang bagus pun tidak cukup untuk menghasilkan sebuah hasil pendidikan yang hebat. Untuk itu peranan guru dalam membangun pendidikan karakter itu sangat penting karena guru itu digugu dan ditiru. Guru dapat mengukir sejarah hidup seseorang," tuturnya.

Sementara itu, Hasan Chabibie memberikan penjelasan tentang program digitalisasi sekolah. Menurutnya, saat ini para pendidik harus mempersiapkan bekal untuk anak-anak agar dapat hidup sesuai zamannya nanti. Karena itulah pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan, terutama di era digital seperti sekarang ini. Dari Kemendikbud sendiri telah membuat sebuah aplikasi belajar berbasis daring (online) yang dapat diunduh secara gratis, yaitu Rumah Belajar.  
Sekitar 100-ribu guru se-Indonesia telah mengikuti pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang kemudian diseleksi dan dipilih lgi menjadi 100 guru istimewa yang ikut serta dalam pembuatan konten dan penggerak forum pembelajaran ini. Rumah Belajar yang telah didirikan sejak tahun 2011 ini memiliki slogan “Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja”. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan siapapun yang akan mencari tahu ilmu maupun wawasan secara luas, bebas dan gratis.

Seorang bloger dari anakjalan.home.blog, Muhammad Hadi mengatakan, aplikasi Rumah Belajar cukup efektif untuk proses pembelajaran. Karena gratis, tidak perlu membeli buku-buku soal ujian lagi. Namun perlu penambahan konten agar terlihat menarik," tutur Hadi yang tergabung dalam komunitas bloger portal suara.com.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, ada lima nilai utama karakter prioritas penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, integritas, nasionalis, mandiri dan gotong royong. Maka dari itu peningkatan kualitas guru dalam proses belajar dan mengajar perlu ditingkatkan lagi agar penyampaian materi kepada peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif serta mampu memenuhi lima karakter prioritas penguatan pendidikan karakter. (Resa Dara Yusita/Desliana Maulipaksi)