Segera Lakukan Pemutakhiran Data Sebelum Aplikasi Dapodik Versi 2020 Dirilis

gurudikdasmen.com - Berdasarkan surat edaran oleh Admin Dapodikdasmen yang ada pada halaman berita pada website resmi dapodikdasmen pada tanggal 11 Juli 2019 telah di informasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK, Operator Dapodik di seluruh Indonesia agar segera melakukan persiapan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2019/2020 sebelum aplikasi dapodikdasmen versi 2020 dirilis pada awal bulan Agustus 2019, karena saat ini masih dalam tahap pengujian oleh tim pengembang aplikasi dapodikdasmen.
Pemutakhiran Data Aplikasi Dapodik Versi 2020
Persiapan Pemutakhiran Dapodik Tahun Ajaran 2019/2020
Untuk melakukan persiapan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2019/2020, Sekolah masih dapat melakukan perbaikan data dan sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e Semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan akhir Juli 2019. 

Oleh karena itu sebelum aplikasi dapodikdasmen versi 2020 dirilis, ada beberapa hal yang harus dilakukan pada persiapan pemutakhiran dapodik tahun ajaran 2019/2020 oleh Operator Dapodik khususnya, yakni diantaranya :

Input data siswa baru tahun Ajaran 2019/2020 pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020

Data siswa baru kelas 1 untuk tingkat SD, 7 untuk tingkat SMP, dan 10 untuk tingkat SMA/SMK diinput kedalam Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 yang digunakan untuk input data Semester 1 Tahun Ajaran 2019/2020. 

Sekolah dilarang melakukan proses kelulusan untuk siswa tingkat akhir

Pada aplikasi dapodikdasmen versi 2019.e, Sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan proses kelulusan untuk siswa tingkat akhir, yaitu kelas 6 (SD), 9 (SMP) dan 12 (SMA/SMK) tidak seperti pada aplikasi dapodikdasmen pada versi-versi sebelumnya karena proses kelulusan siswa akan dilakukan oleh Admin Dapodik Pusat secara otomatis oleh sistem.

Sekolah dilarang menambahkan data siswa baru dan siswa naik kelas tahun ajaran 2019/2020

Selain itu juga Sekolah dilarang menambahkan data siswa baru dan data siswa naik kelas di Tahun Ajaran 2019/2020 pada Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.e, karena proses memasukkan data siswa baru Tahun Ajaran 2019/2020 dilakukan menggunakan teknik tarik data online melalui Manajemen Sekolah Dapodikdasmen pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2020 nanti.
Langkah-langkah yang harus diperhatikan pada saat tarik data siswa baru di aplikasi dapodikdasmen versi 2020 diantaranya:
1. Login sebagai Menejemen Sekolah pada laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id
2. Tambahkan Peserta Didik pada tab menu "peserta didik".
3. Kemudian silahkan pilih Menu Tari PD Dapodik atau Tambah PD Diluar Dapodik
4. Lengkapi seluruh opsi yang dibutuhkan
5. Klik tombol "Tampilkan" untuk menampilkan siswa yang akan diinput datanya.
6. Langkah terakhir yaitu lakukan sinkronisasi data pada aplikasi dapodik versi 2020.

Itulah beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh Sekolah pada persiapan pemutakhiran dapodik tahun ajaran 2019/2020 Sebelum aplikasi dapodik versi 2020 dirilis nanti pada awal bulan Agustus tahun 2019.

Cara Verval Data Mapel PKP di Sim PKB Periode 2019

gurudikdasmen.com - Di akhir tahun pelajaran 2018/2019 ini pada laman Sim PKB - Guru Pembelajar, Para kepala sekolah dan guru PNS atau pun Non PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta diwajibkan untuk melakukan verval data mapel pada Sim PKB. 

Verifikasi dan validasi data mapel PKP ini dibutuhkan untuk menentukan guru inti pada program PKP atau Peningkatan Kompetensi Pembelajaran dengan cara menyesuaikan jenjang dan mata pelajaran yang diampu saat ini untuk kegiatan diklat PKP.
Verval Data Mapel PKP di Sim PKB
Verval Data Mapel PKP di Sim PKB Periode 2019
Verval data mapel PKP di Sim PKB ini nantinya sebagai penentu pada program diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran  (PKP) Periode 2019 yang akan di ikuti oleh kepala sekolah dan guru sesuai dengan apa yang sudah dilakukan proses verval mapel PKP pada halaman Sim PKB.

Langkah-langkah Verval Data Mapel PKP di Sim PKB Periode 2019

Untuk melakukan verval data mapel pada Sim PKB, Kepala sekolah dan guru dapat mengaksesnya langsung pada laman https://paspor.simpkb.id/ yaitu dengan cara :

Login dengan menggunakan email dan kata sandi yang dimiliki oleh masing-masing kepala sekolah dan guru. Email / user id yang digunakan bisanya dengan kode : 20150xxxxxxx@guruku.id
Verval Data Mapel PKP di Sim PKB
Verval Data Mapel PKP
Setelah login pada halaman SIM GPO, Anda akan langsung masuk pada halaman utama dan terdapat notifikasi yang menjelaskan bahwa :
"Mohon informasikan Mata Pelajaran Utama Anda sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sertifikasi yang anda miliki berbasis kurikulum 2013 (K13)".

Langkah berikutnya yaitu lakukan verval data mapel PKP dengan cara menekan ikon pinsil, maka akan tampil sebuah layar untuk memilih jenjang dan mata pelajaran yang sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sesuai sertifikasi yang dimiliki.
Verval Data Mapel PKP di Sim PKB
Verval Data Mapel PKP di Sim PKB
Pilih/cari mata pelajaran yang diampu dengan menggunakan kata kunci untuk mempermudah pencarian, setelah itu klik tombol PILIH kemudian klik SIMPAN untuk menyimpan hasil verval data mapel PKP guru tersebut.

Untuk panduan lengkap tentang cara verval data mapel PKP di Sim PKB dapat anda lihat pada video tutorial di Channel YouTube Guru Dikdasmen dibawah ini :


Itulah cara verval data mapel PKP di Sim PKB tahun 2019, semoga dapat bermanfaat.....

Cara Pemutakhiran Akun Kepala Sekolah dan Bendahara di Dapodik

gurudikdasmen.com - Pada tanggal 25 Juni 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Keduanya diluncurkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. 

SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud.

Secara teknis pengoperasian SIPLah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS, akan teritegrasi dengan Dapodik. Sasaran/pengguna dari aplikasi tersebut adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Dan untuk masuk ke aplikasi SIPLah dan aplikasi lain dalam Sistem Elektronik BOS akan menggunakan akun Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang telah dibuat melalui Aplikasi Dapodikdasmen

Dari hasil pengecekkan data di server Dapodik, pada saat ini diketahui bahwasannya masih banyak sekolah yang belum membuat dan memutakhirkan data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah serta tugas tambahannya.

Tidak ada tugas tambahan Kepala Sekolah = 1.446 sekolah (0,65%)
Tidak ada tugas tambahan Bendahara = 179.200 sekolah (82%)
Kepala Sekolah tidak memiliki akun = 47.822 sekolah (22%)
Bendahara tidak memiliki akun = 182.503 sekolah (83%)
Untuk itu DIINSTRUKSIKAN kepada sekolah untuk segera melakukan pemutakhiran data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah melalui Aplikasi Dapodikdasmen. (Daftar sekolah yang belum melakukan pemutakhiran data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah dapat diunduh pada halaman berita pada website http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/)

Tata cara untuk melakukan pemutakhiran data akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah, ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
  2. Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Kepala Sekolah
  3. Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
  4. Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
  5. Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
  6. Selanjutnya masuk ke data rinci Kepala Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Kepala Sekolah”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.

Untuk melihat video tutorial tentang cara Membuat/memutakhirkan akun dan tugas tambahan Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah dapat anda lihat pada video tutorial dibawah ini :

  1. Login pada Aplikasi Dapodikdasmen sebagai Operator
  2. Masuk tab GTK dan pilih/klik pada data Individu (nama) Bendahara Sekolah
  3. Klik pada tab “Penugasan” dan pilih “Buat/Ubah Akun PTK”
  4. Silahkan membaca ketentuan dan petunjuk pengisian data akun PTK
  5. Isikan data “username” (email), “password” dan ulangi pada “Konfirmasi Password”, kemudian “Simpan”
  6. Selanjutnya masuk ke data rinci Bendahara Sekolah, cek data tugas tambahan dan pastikan “jabatan” telah dipilih “Bendahara BOS”, cek data nomor SK dan TMT telah diisi dengan benar. Untuk tugas tambahan yang masih aktif kolom TST harus dikosongkan.

Jika langkah-langkah diatas sudah selesai keseluruhan dilakukan, langkah terakhir yaitu lakukan validasi dan sinkronisasi

PERHATIAN: Untuk akun Kepala Sekolah dan akun Bendahara Sekolah harus menggunakan EMAIL AKTIF/ASLI/DAPAT DIGUNAKAN.

Download Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020

gurudikdasmen.com - Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019/2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak. Muhajir Efendi beserta Menteri Dalam Negeri, Bapak. Tjahyo Kumolo di Jakarta pada tanggal 10 April 2019 agar segera disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 20l9 /2020.

Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020
Surat Edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020

Ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020

Pada proses penerimaan peserta didik baru, diharapkan dinas pendidikan menyampaikan kepada sekolah-sekolah agar:
  1. Menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
  2. Menetapkan zonasi paling lama I (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB;
  3. Memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat dalam melakukan penetapan zonasi;
  4. Memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  6. Memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar; dan
  7. Memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Dasar hukum pelaksanaan penerimaan opeserta didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20l0 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
Untuk mendownload lengkap surat edaran PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat anda ikuti link berikut "SE PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020" atau dapat juga langsung mengunjungi laman https://www.kemdikbud.go.id/

Panduan Penggunaan DHGTK Versi 2 Terbaru Tahun Pelajaran 2018/2019

gurudikdasmen.comData Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) dirancang untuk mempercepat proses pembayaran Tunjangan Profesi. Dengan demikian tidak ada lagi pemberkasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya terkait dengan penyaluran TP Guru PNSD. Penyaluran TP dapat dipantau melalui aplikasi SIM-Bar berbasis android yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Aplikasi SIM-Bar akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Panduan Penggunaan DHGTK Versi 2 Login Satuan Pendidikan

Sistem informasi data kehadiran guru dan tenaga kependidikan merupakan aplikasi pencatatan kehadiran online bagi GTK. Untuk dapat mencatatkan kehadiran guru kedalam sistem, ada dua user yang dapat digunakan sebagai akses kedalam sistem :
  1. Login dengan user id kepala sekolah
  2. Login dengan user id operator dapodik
Perubahan user id dan password dilakukan melalui aplikasi dapodik di sekolah masing-masing. Perubahan user id dan password yang dilakukan di aplikasi dapodik akan terakomodir di Sistem Data Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan setelah dilakukan syncron. Login kedalam aplikasi absensi dapat dilakukan dengan account kepala sekolah yang dientrikan didalam dapodik.

Untuk Panduan penggunaan aplikasi Data Kehadiran Guru dan Tenaga kependidikan untuk tingkat sekolah dapat anda unduh disini, dan jika pada saat mengunduh terdapat kesalahan (file rusak) anda dapat mengunduhnya lembali disini

Panduan Penggunaan DHGTK Versi 2 Login Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang menangani pendidikan pada jenjang TK, SD dan SMP, memiliki hak akses kedalam sistem Data Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK). Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat terkoneksi langsung dengan sistem DHGTK dan membaca DHGTK yang proses pencatatannya dilakukan oleh sekolah negeri dan swasta yang berada dibawah binaannya masing-masing.

Hasil absensi yang sudah diterbitkan SPTJM (Surat Pernyatan Tanggung Jawab Mutlak) dapat di cetak dan di download oleh operator tunjangan dan operator simbar (Sistem Pembayaran) yang berada di Dinas Pendidikan pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi

Panduan Penggunaan DHGTK Versi 2 Login Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani pendidikan pada jenjang SMA,SMK dan SLB/PKLK, memiliki hak akses kedalam sistem Data Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK). Dinas Pendidikan Provinsi dapat terkoneksi langsung dengan sistem DHGTK dan membaca DHGTK yang proses pencatatannya dilakukan oleh sekolah negeri dan swasta yang berada dibawah binaannya masing-masing.

Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS Tahun 2019

gurudikdasmen.com - Mengecek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS adalah salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, Kemendikbud mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS. Laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh kabupaten terkait dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS Tahun 2019
Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS Tahun 2019 
Hal ini merupakan bentuk transparasi penyaluran dana BOS sehingga masyarakat dapat mengawasinya. Penyaluran atau pencairan dana BOS tahun 2019 disalurkan di awal triwulan didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Penerimanya adalah semua sekolah, baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Dapodik.

Cara cek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019

Untuk mengecek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019, anda dapat mengikuti langkah-langkahnya yang Admin jelaskan dibawah ini:
  1. Silahkan anda kunjungi laman https://bos.kemdikbud.go.id/
  2. Setelah laman tersebut terbuka, klik tombol "MASUK WEBSITE".
  3. Kemudian klik tab menu Penyaluran Dana -> Laporan Penyaluran
  4. Pada tab menu laporan penyaluran, silahkan arahkan kursor ke bawah untuk mencari nama provinsi atau dengan cara memasukkan kata kunci pencarian pada kolom Search
  5. Silahkan cek apakah di provinsi anda, dana BOS tersebut sudah di salurkan atau masih dalam proses penyaluran atau mungkin masih tahap persiapan penyaluran.
  6. Untuk mengecek status laporan pencairan dana BOS, anda dapat menggunakan tab menu Laporan Pencairan
  7. Pilih dan lengkapi kolom Jenjang sekolah, Status sekolah, Provinsi, Triwulan, Kabupaten/Kota dan Tahun, kemudian klik Submit untuk melakukan pencarian dengan mudah, anda juga dapat memanfaatkan kolom search. 
  8. Untuk melihat keseluruhan status pencairan dan BOS berdasarkan provinsi, kabupaten, dan sekolah anda juga dapat memanfaatkan tombol Excel untuk mengunduh status pencairan dana BOS tahun 2019 dalam format excel.
Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS Tahun 2019
Laporan penggunaan dana BOS tahun 2019 per komponen
Untuk mempermudah dalam pengecekan laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019, anda juga dapat menyaksikan video tutorialnya pada Channel Guru Dikdasmen berikut ini :

Laporan penggunaan dana BOS tahun 2019 per komponen

Selain dapat melakukan pengecekan laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019 pada laman website BOS Kemdikbud tersebut, anda juga dapat melihat laporan penggunaan dana BOS tahun 2019 per komponen pada sekolah anda dengan cara memanfaatkan tab menu Penggunaan Dana. Itulah cara mudah untuk mengecek laporan penyaluran dan pencairan dana BOS tahun 2019