Kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

gurudikdasmen.com - Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Perubahan Program Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah selalu mengalami perubahan program. Seperti pada tahun 2005-2010, BOS untuk jenjang pendidikan dasar adalah anggaran dari Kementerian Pendidikan yang dianggarkan pada dekon SKPD Pendidikan Provinsi. 

Kemudian Tahun 2011 BOS untuk jenjang pendidikan dasar melalui transfer daerah (Dana Transfer Lainnya) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada tahun 2012-2015, BOS untuk jenjang pendidikan dasar meskipun melalui transfer daerah (Dana Transfer Lainnya) namun dianggarkan pada APBD Provinsi. BOS untuk jenjang pendidikan menengah Anggaran Kementerian Pendidikan 

Baca juga:

• Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Dianggarkan pada RKA Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMK. Tahun 2016-2018 BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik) Dianggarkan pada APBD Provinsi. 

Pada tahun 2019 ini BOS mengalami perubahan kembali, yaitu BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik); Dianggarkan pada APBD Provinsi.

Pembagian Variabel BOS

Bantuan Operasional Sekolah ini dibagi dalam tiga variabel pada tahun 2019, yakni BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.

1. BOS Reguler

Biaya Satuan BOS Reguler 2019

SD      : Rp 800.000,-/siswa/tahun

SMP   : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun

SMA : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun

SMK : Rp 1.600.000,-/siswa/tahun

PKLK : Rp 2.000.000,-/siswa/tahun

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Tujuan	Menyediakan pembiayaan operasi nonpersonal di satuan pendidikan
2	Sasaran	Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta
3	Indikator yang digunakan	Jumlah siswa yang memiliki NISN
4	Formula Hitung
5	Sumber Data
6	Cuf Off Data	15 Desember (T-1)
7	Mekanisme Penyaluran	Per-semester
8	Pemanfaatan Anggaran	biaya operasi nonpersonal satuan pendidikan
9	Mekanisme Pemantauan	Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

2. BOS Kinerja

Biaya Satuan BOS Kinerja 2019

SD    : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun

SMP : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun

SMA : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun

SMK : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun

Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Tujuan	Mendorong peningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian penghargaan
2	Sasaran	Sekolah yang berhasil meningkatkan mutu
3	Indikator yang digunakan	Peningkatan mutu sekolah Daerah yang memiliki keberpihakan terhadap Pendidikan (BOSDA)
4	Formula Hitung	Indeks kinerja x harga satuan BOS kinerja/ siswa/ tahun
5	Sumber Data	pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporNG/index.php
6	Cuf Off Data	15 Desember (T-1)
7	Mekanisme Penyaluran	Sekaligus diawal tahun anggaran
8	Pemanfaatan Anggaran	Tambahan biaya operasional sekolah untuk peningkatan mutu
9	Mekanisme Pemantauan	Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

3. BOS Affirmasi

Biaya Satuan BOS Affirmasi 2019

SD      : Rp 42.000.000,-/sekolah/tahun

SMP   : Rp 48.000.000,-/sekolah/tahun

SMA   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun

SMK   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun

PKLK : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun

Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Tujuan	Memberikan tambahan biaya tetap (fix cost) operasional sekolah
2	Sasaran	Sekolah yang berlokasi didesa sangat tertinggal
3	Indikator yang digunakan	Indeks desa membangun dari Kemendes PDTT
4	Formula Hitung	Unit cost BOS afirmasi perjenjang
5	Sumber Data	Dapodikdasmen dan Kemendes PDTT
6	Cuf Off Data	15 Desember (T-1)
7	Mekanisme Penyaluran	Sekaligus diawal tahun anggaran
8	Pemanfaatan Anggaran	Pemenuhan biaya operasional sekolah
9	Mekanisme Pemantauan	Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS; (pencairan/ penyaluran per-semester)
2. Memberikan masukan kepada Kemenkeu dan Kemdagri untuk memaksimalkan pengelolaan dana BOS di daerah dan di sekolah.
3. Menetapkan indeks kinerja sekolah

Sasaran Penerima Dana BOS

Sasaran penerima dana BOS yaitu Pendidikan Dasar, yaitu tingkat SD dan SMP, Pendidikan Menengah yaitu SMA dan SMK, serta Pendidikan Khusus yaitu SDLB/SMPLB/SMALB SLB. 

Baca juga:

• Cara Cek Laporan Penyaluran dan Pencairan Dana BOS

Selain itu dana BOS dapat dicairkan jika semua sekolah negeri yang sudah ada dalam database Dapodik, semua sekolah swasta yang sudah memiliki izin operasional, sudah ada dalam database Dapodik, dan bersedia menerima BOS serta alokasi jumlah siswa penerima BOS berdasarkan siswa dengan NISN

Permasalahan

1. Penatausahaan BOS di daerah yang menyulitkan sekolah
2. Pengelolaan program BOS di sekolah kurang optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di sekolah
3. Keterlambatan penyaluran per triwulan akibat lemahnya koordinasi lintas bidang di dinas pendidikan dan antar SKPD
4. Peran dinas provinsi/ kabupaten/ kota dalam verifkasi data belum optimal
5. Belum seluruh dinas provinsi menggunakan sumber data cut off dalam penetapan alokasi per sekolah

Rekomendasi

1. Mengusulkan penyaluran BOS per semester
2. Peningkatan peran dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam verifikasi data
3. Komitmen lembaga terkait (Kemenkeu, Kemendagri, Pemda) dalam penyaluran dana BOS tepat waktu dan tepat sasaran
4. Penyaluran dana BOS untuk semua jenjang mengikuti mekanisme belanja tidak langsung
5. Mewujudkan otonomi satuan pendidikan sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003