Cara Unduh Rapor Mutu PMP Dikdasmen Tahun 2018

gurudikdasmen.com - Jika pada kesempatan yang lalu, Admin membagikan tutorial tentang Cara kirim ulang proses rapor mutu data PMP tahun 2018, Maka pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan cara unduh rapor mutu PMP Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) tahun 2018.

Unduh Rapor PMP Tahun 2018
Login Rapor Mutu PMP Dikdasmen
Sebenarnya menurut Admin sendiri dengan mengunduh file rapor mutu PMP Dikdasmen tahun 2018 ini dimaksudkan barangkali suatu saat dibutuhkan untuk pelaporan rapor PMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau diminta oleh Pengawas Sekolah dalam bentuk hard copy, setidaknya anda sudah memiliki file tersebut dan tidak perlu repot lagi untuk mengunduhnya. 
Selain itu juga melalui rapor mutu PMP Dikdasmen tahun 2018 tersebut kita dapat mengetahui sejauh mana perbandingan pencapaian standar mutu pendidikan sekolah anda setiap tahunnya mulai dari capaian tahun 2016, 2017 dan 2018 pada tiap-tiap nilai dan kategori yang diperoleh tersebut pasti mengalami perubahan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Admin akan membagikan cara mengunduh rapor mutu PMP Dikdasmen tahun 2018 dalam bentuk file dengan format exel.

Cara Unduh Rapor Mutu PMP Dikdasmen Tahun 2018

Berikut ini adalah cara yang dapat anda ikuti sebagai panduan untuk mengunduh rapor mutu PMP Dikdasmen tahun 2018 tersebut.
Cara Unduh Rapor PMP Tahun 2018
Halaman Beranda Rapor Mutu PMP Dikdasmen
Baca juga : Panduan lengkap pengisian SiHarka bagi PNS/ASN

  1. Langkah pertama yaitu, silahkan anda kunjungi website PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)
  2. Kemudian silahkan anda login dengan menggunakan username dan password yang sama pada aplikasi dapodik sekolah anda
  3. Setelah login, anda akan berada pada halaman beranda yang menampilkan dua menu pilihan, yaitu menu pilihan Wilayah dan menu pilihan Sekolah.
  4. Langkah berikutnya yaitu silahkan anda cari nama sekolah anda dengan mengetikkan tiga huruf sebagai kata kunci (seperti gambar diatas), maka secara otomatis sistem akan membaca nama sekolah anda. Untuk pilihan wilayah biarkan dikosongkan saja.
  5. Geser kursor anda kebawah, maka akan menampilkan detil rapor PMP pada 8 Standar Pendidikan, beserta dengan Indikator dan Sub Indikatornya yang dicapai pada tahun 2016, 2017 dan 2018. 
    Cara Unduh Rapor PMP Tahun 2018
    Detil rapor mutu PMP Dikdasmen
  6. Untuk mengunduh file rapor mutu data PMP tahun 2018, silahkan anda klik tombol yang berwarna hijau bertuliskan Export Excel, dan file hasil unduhan otomatis akan tersimpan pada komputer anda.
Cara Unduh Rapor PMP Tahun 2018
File excel rapor mutu PMP Dikdasmen
Anda juga dapat melihat tutorialnya pada Channel Guru Dikdasmen mengenai cara mengunduh rapor PMP tahun 2018 tersebut pada video dibawah ini



Demikianlah cara unduh rapor mutu PMP Dikdasmen tahun 2018 yang dapat Admin bagikan kepada anda. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat bermanfaat buat anda terutama sahabat operator sekolah.

Cara Kirim Ulang Pemrosesan Rapor Mutu Data PMP Tahun 2018

gurudikdasmen.com - Berdasarkan surat edaran yang dilayangkan pada halaman informasi di website http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ pada tanggal 14 Maret 2019 menginformasikan tentang Pengiriman Ulang dan Pemrosesan Rapor Mutu Data PMP Tahun 2018 pada sekolah-sekolah yang tidak dapat diproses rapor mutu PMP nya pada tahun 2018.

Kirim Ulang Pemrosesan Rapor Mutu Data PMP
Website PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)
Tidak dapat diprosesnya rapor mutu data PMP tahun 2018 tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Belum kirim sama sekali
2. Sudah kirim tapi data yang diterima server PMP tidak lengkap sehingga perlu kirim ulang
3. Kendala server pada saat pemrosesan data.


Daftar sekolah yang harus kirim ulang pemrosesan rapor mutu data PMP tahun 2018

Berikut ini nama-nama sekolah yang termasuk pada kategori sekolah yang tidak dapat diproses rapor mutu PMP tahun 2018, yang dapat anda lihat pada link PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan). Silahkan anda kunjungi halaman tersebut dan lakukan pencarian nama sekolah anda dengan cara memasukkan kata kunci pada kolom pencarian atau pada menu navigasi.

Biasanya nama sekolah yang tidak dapat diproses rapor mutu data PMP tahun 2018 tersebut harus melakukan pengiriman ulang data PMP pada menu Status Kirim, nama sekolah tersebut ditandai dengan tombol warna merah dengan tulisan "PERLU KIRIM ULANG" kemudian dilanjutkan dengan klik tombol anak panah pada menu Aksi dengan cara kirim offline, maka anda akan diarahkan untuk login dengan memasukkan email dan kata sandi yang anda gunakan pada aplikasi dapodik.
Kirim Ulang Rapor Mutu Data PMP Tahun 2018
Halaman website PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan)


Oleh karena itu, bagi sekolah-sekolah yang termasuk ke dalam sekolah dengan kategori seperti tersebut di atas perlu untuk mengirimkan ulang data PMP nya kembali di tahun 2019 ini.

Cara Kirim Ulang Pemrosesan Rapor Mutu Data PMP Tahun 2018

Mengenai permasalahan tidak dapat diprosesnya rapor mutu data PMP tahun 2018, Admin ingin membagikan cara kirim ulang pemrosesan rapor mutu data PMP tahun 2018 tersebut dengan menggunakan metode kirim offline dengan cara seperti berikut ini:
  1. Langkah pertama yaitu putuskan semua jaringan internet yang terkoneksi dengan komputer yang anda gunakan.
  2. Kemudian anda buka Aplikasi PMP
  3. Pada halaman beranda, terdapat menu "Kirim Data"
  4. Silahkan anda klik tombol "Kirim Data" tersebut yang terdapat dibagian bawah tabel
  5. Langkah berikutnya yaitu biarkan komputer anda tetap pada keadaan tidak terhubung dengan jaringan internet, maka akan muncul tombol "Kirim Data Offline". silahkan anda klik tombol tersebut
  6. Setelah anda klik tombol kirim data offline, maka secara otomatis akan mengunduh sebuah file pengiriman offline yang akan tersimpan ke dalam komputer anda
  7. Selanjutnya yaitu silahkan login pada website PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) dengan cara memasukan email dan password yang sama dengan aplikasi dapodik.
  8. Kemudian pilih menu Layanan PMP -> Manajemen Data PMP -> Pengiriman Offline
  9. Langkah terakhir yaitu unggah (upload) file pengiriman offline yang diperoleh dari aplikasi PMP tersebut ke dalam website PMP dengan cara klik tombol Cari File
  10. Dan tunggu hingga proses upload file selesai.
Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar dibawah ini :
Kirim Ulang Rapor Mutu Data PMP Tahun 2018
Cara kirim file pengiriman offline pada  website PMP
Terkait dengan pengiriman ulang rapor mutu data PMP 2018 yang terkendala karena tidak terhubungnya antara Aplikasi PMP dengan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019c maupun Versi 2019d. Dibeberapa forum Operator Sekolah ada yang memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara :
  • Instal ulang Aplikasi Dapodikdasmen dari Versi 2019d kembali ke Versi 2019c bagi yang sudah kirim/syncron
  • Kemudian registrasi kembali dengan menggunakan prefill terbaru.
  • Masuk Pengaturan -> Web Service -> Tambah Port yang sesuai dengan petunjuk di PMP dan klik Simpan
  • Langkah terakhir yaitu buka Aplikasi PMP, dan login dilanjutkan dengan mengirimkan file baik dengan cara kirim online atau offline

Selain dari solusi diatas, ada juga yang menyarankan agar menggunakan Aplikasi Reset Dapodik User 2019. Menurut Admin sendiri sebaiknya "Jangan mengotak-atik aplikasi", baik Aplikasi Dapodik maupun Aplikasi PMP apalagi sampai mengunakan aplikasi pihak ketiga karena dikhawatirkan malah akan merusak data pada dapodik itu sendiri.

Menurut Tim Pengembang Aplikasi Dapodikdasmen, saat ini sedang mengembangkan Aplikasi PMP Versi 2019 yang nanti terdapat fitur untuk mengerjakan ulang kuisioner 2018. Jadi bagi sekolah-sekolah yang perlu kirim ulang rapor mutu data PMP Tahun 2018 dan sudah menginstal Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019, nanti dapat menggunakan aplikasi PMP dengan versi yang terbaru, yaitu Aplikasi PMP 2019.

Itulah cara kirim ulang pemrosesan rapor mutu data PMP tahun 2018. Semoga apa yang Admin bagikan kali ini dapat bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan anda dalam mengirim ulang rapor mutu data PMP tahun 2018 pada sekolah anda.

Cara Instal Dapodik v. 2019c di Windows 7 Agar Tidak Error

gurudikdasmen.com - Sejak aplikasi Dapodik v. 2019c pertama kali di rilis pada tanggal 25 Februari 2019 kemarin, banyak masalah error yang terjadi pada saat diinstal, dan anda akan mendapati pesan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berupa keterangan seperti dibawah ini : 
Instal Dapodik v. 2019c di Windows 7
Installer Aplikasi Dapodik v. 2019c
Program tidak dapat memulai karena api-ms-win-crt-runtime- / 1-1.0.dll hilang dari komputer Anda. coba instal ulang program untuk memperbaiki masalah ini
Namun biasanya error tersebut terjadi pada pengguna komputer yang menggunakan Windows 7 32 bit karena jika kita membaca panduan pada aplikasi dapodik v. 2019c ini terintegrasi dengan komputer yang memiliki spesifikasi minimum yaitu diantaranya adalah:
  1. Processor core i3 atau yang setara
  2. Sistem operasi pada komputer menggunakan Windows 10
  3. Memiliki memori standar 4 gb
  4. Hard drive yang terpasang 120 gb SSD/500 gb HDD, dan;
  5. Aplikasi terpasang menggunakan perambaan web (browser) Google Chrome, Mozila Firefox
Terjadinya error pada saat diinstal tersebut selain karena komputer yang digunakan masih menggunakan sistem operasi Windows 7 juga karena pada aplikasi dapodik v. 2019c ini menggunakan php versi 7.1, sedangkan pada versi sebelumnya yaitu dapodik v. 2019b menggunakan php 5.6 sehingga pengguna yang masih menggunakan sistem operasi dibawah versi 10 pasti mengalami error.

Jika sahabat operator sekolah mengalami hal yang demikian, sebaiknya Anda jangan panik terlebih dulu karena Admin akan memberikan sedikit solusi Cara Instal Dapodik v. 2019c di Windows 7 agar tidak error tanpa harus menginstal ulang sistem operasi ke versi 10.


Cara Instal Dapodik v. 2019c di Windows 7 agar tidak Error

Berikut ini Admin akan membagikan cara instal dapodik v. 2019c di Windows 7 agar tidak terjadi error
Instal Dapodik v. 2019c di Windows 7
Error Install Aplikasi Dapodik v. 2019c
  1. Pertama-tama Uninstal terlebih dahulu semua aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi dapodik
  2. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah download dan Instal Service Pack 1 Windows 7 pada link :  http://download.microsoft.com/download/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/windows6.1-KB976932-X86.exe
  3. Setelah selesai mendownload dan menginstal Service Pack 1 Windows 7 biarkan komputer bekerja hingga komputer melakukan restart dengan sendirinya.
  4. Langkah berikutnya yaitu hapus Aplikasi Microsoft Visual  C++ 2015 dengan cara Klik Menu Start -> Control Panel -> Uninstall a program -> Uninstall Microsoft Visual  C++ 2015.
  5. Selanjutnya download dan instal Microsoft Visual C++ di link : https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=48145&6B49FDFB-8E5B-4B07-BC31-15695C5A2143=1
  6. Jika kelima langkah diatas sudah selesai dilalui, langkah selanjutnya yaitu download dan instal Update Windows 7 SP 1 pada link : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49077
  7. Langkah terakhir yaitu Instal Dapodik V. 2019c hingga selesai. Anda dapat mengunduhnya pada tautan berikut : Installer Aplikasi Dapodik Versi.2019c

Baca juga :
- Panduan lengkap pengisian SiHarka bagi PNS/ASN 
- Alur proses pengolahan data calon peserta UN melalui Dapodik

Jika anda sudah berhasil menginstal, selanjutnya lakukan registrasi ulang pada aplikasi dapodik v. 2019c tersebut baik dengan cara offline maupun online. Namun admin sarankan sebaiknya lakukan registrasi ulang dengan cara offline dengan cara unduh terlebih dahulu prefill dapodik sekolah anda pada halaman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id berdasarkan prefill dapodik sesuai dengan sekolah anda berada.

Demikianlah cara instal dapodik v. 2019c di Windows 7 agar tidak terjadi error pada saat penginstalannya. Semoga apa yang Admin bagikan ini dapat membantu sahabat Operator Sekolah jika mengalami kendala dalam hal tersebut.

Panduan Pengisian SiHarka Bagi PNS/ASN Secara Lengkap

gurudikdasmen.com - Panduan pengisian SiHarka bagi PNS/ASN ini dimaksudkan untuk mempermudah pegawai dalam membuat LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) agar tidak mengalami kesulitan pada saat pengisiannya karena setiap tahun pegawai akan terus melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada Inspektorat secara rutin.

Panduan Pengisian SiHarka Bagi PNS/ASN
Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN

Pengertian SiHarka (Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN)

Namun sebelum kita memulai untuk membahas tentang panduan pengisian SiHarka bagi PNS/ASN secara lengkap ini ada baiknya anda terlebih dahulu mengetahui tentang SiHarka. SiHarka atau Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN.

Aplikasi resmi yang dibuat oleh Kementeri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempermudah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Instansi pemerintahan.

Melalui aplikasi SiHarka ini adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan membentuk transparansi serta penguatan integritas ASN agar lebih terkontrol secara rutin.


Surat edaran Menpan-RB tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Panduan pengisian SiHarka bagi PNS/ASN ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran
Panduan Pengisian SiHarka Bagi PNS/ASN
Surat Edaran Menpan-RB Nomor 1 Tahun 2015

Berkenaan dengan Surat Edaran tersebut seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa.


Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN secara bertahap untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Panduan Pengisian SiHarka Bagi PNS/ASN Secara Lengkap

Berikut ini Admin ingin membagikan Panduan Pengisian SiHarka Bagi PNS/ASN Secara Lengkap sebagai pegawai. Silahkan Anda akses terlebih dahulu url berikut : https://siharka.menpan.go.id. Kemudian masukkan NIP sebagai username, Password yang telah diberikan oleh pihak Inspektorat  Instansi Anda dan kode Chapta yang muncul untuk login ke aplikasi siharka.

Setelah melakukan login, kemudian akan tampil halaman beranda yang memuat beberapa menu tampilan diantaranya :
  1. Pelaporan, merupakan halaman awal yang berisi informasi hasil laporan-laporan yang telah dibuat.
  2. Pelaporan Baru, untuk membuat laporan baru.
  3. Profile, Profile Saya berisi tentang data informasi pribadi anda, Ubah Profile untuk mengubah data informasi pribadi anda dan Ubah Password untuk mengubah password anda.
  4. Bantuan, yang berisi Panduan tentang panduan pemakain aplikasi dan Kirim Pesan Ke Inspektorat merupakan fitur untuk mengirim pesan langsung ke Inspektorat Instansi anda.
  5. Daftar Log Out, menu untuk anda keluar aplikasi.
Pada halaman beranda akan tampil sebuah Popup yang berisi perintah agar melengkapi data profil dan mengubah password yang diperoleh dari Inspektorat diganti dengan password anda sendiri.

Admin sarankan pada saat mengganti password sebaiknya yang lebih mudah diingat oleh anda sendiri, agar pada saat menggunakan aplikasi siharka secara online di tahun-tahun berikutnya lebih mudah. Setelah selesai mengisi data profil secara lengkap, kemudian anda simpan dengan cara klik Submit.

Langkah berikutnya adalah klik menu Pelaporan Baru yang didalamnya terdapat 6 (enam) menu tampilan yang harus anda lengkapi, diantaranya menu Data Pribadi, Harta Kekayaan, Penghasilan, Data Keluarga, Pengeluaran dan menu Selesai. Dari keenam menu-menu tersebut terdapat submenu yang juga harus dilengkapi pengisiannya.

Setelah seluruhnya diisi dengan benar dan teliti, langkah berikutnya yaitu klik menu Selesai. Pada menu Selesai tersebut akan tampil secara detail seluruh menu yang telah terisi dengan ditandai tanda   (centang) pada kolom isian yang sudah lengkap. 

Langkah terakhir yaitu klik menu Kirim ke Inspektorat untuk mengirim laporan, dengan catatan jika sudah dikirim ke Inspektorat maka data yang sudah dikirim tersebut tidak dapat diedit lagi.

Setelah terkirim, langkah selanjutnya yaitu klik menu Cetak untuk mencetak laporan yang sudah anda kerjakan yang berupa Bukti Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang nanti untuk diserahkan kepada Inspektorat.
Panduan Pengisian SiHarka Bagi PNS/ASN
Bukti Pelaporan Harta Kekayaan ASN
Itulah panduan pengisian SiHarka bagi PNS/ASN secara lengkap yang dapat admin bagikan untuk anda. Namun jika anda masih mengalami kesulitan atau masih belum mengerti dengan apa yang sudah admin paparkan diatas tentang panduan pengisian Siharka bagi PNS/ASN secara lengkap  pada halaman https://siharka.menpan.go.id

Kisi-Kisi USBN Tahun 2019 (Semua Jenjang Pendidikan)

gurudikdasmen.com - Berdasarkan keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional tahun pelajaran 2018/2019 dengan Nomor : 0297/SKEP/BSNP/XI/2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2018.

Kisi-Kisi USBN Tahun 2019
Kisi-Kisi USBN Tahun 2019
Keputusan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilain Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaain Hasil Belajar oleh Pemerintah perlu menetapkan Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai acuan pengembangan dan perakitan naskah soal ujian.

Kisi-kisi USBN tahun 2019 tersebut memuat level kognitif dan lingkup materi mata pelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan.


Hal-hal yang harus dihindari dalam pengembangan dan perakitan Kisi-kisi USBN Tahun 2019

Dalam pengembangan dan perakitan butir soal berdasarkan Kisi-kisi USBN tahun 2019 harus menghindari hal-hal berikut:
  1. Isyu yang terkait khilafiah dan/atau perbedaan pandangan mazhab, aliran, dan sekte keagamaan terutama pada mata pelajaran pendidikan agama; dan
  2. Plagiarisme termasuk penggunaan soal yang pernah beredar atau digunakan.
Dengan adanya kisi-kisi USBN tahun 2019 untuk semua jenjang pendidikan ini, diharapkan para guru di masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan ketuntasan pembelajaran untuk persiapan ujian. 

Kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2019

gurudikdasmen.com - Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan BOS Tahun 2019
Kebijakan BOS Tahun 2019
Bantuan Operasional Sekolah selalu mengalami perubahan program. Seperti pada tahun 2005-2010, BOS untuk jenjang pendidikan dasar adalah anggaran dari Kementerian Pendidikan yang dianggarkan pada dekon SKPD Pendidikan Provinsi. 

Kemudian Tahun 2011 BOS untuk jenjang pendidikan dasar melalui transfer daerah (Dana Transfer Lainnya) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada tahun 2012-2015, BOS untuk jenjang pendidikan dasar meskipun melalui transfer daerah (Dana Transfer Lainnya) namun dianggarkan pada APBD Provinsi. BOS untuk jenjang pendidikan menengah Anggaran Kementerian Pendidikan 

Dianggarkan pada RKA Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMK. Tahun 2016-2018 BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik) Dianggarkan pada APBD Provinsi. 

Pada tahun 2019 ini BOS mengalami perubahan kembali, yaitu BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Transfer Daerah (DAK Non Fisik); Dianggarkan pada APBD Provinsi.

Pembagian variabel BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2019

Bantuan Operasional Sekolah ini dibagi dalam tiga variabel pada tahun 2019, yakni BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.

1. BOS Reguler
Biaya Satuan BOS Reguler 2019
SD      : Rp 800.000,-/siswa/tahun
SMP   : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
SMA : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun
SMK : Rp 1.600.000,-/siswa/tahun
PKLK : Rp 2.000.000,-/siswa/tahun
NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Menyediakan pembiayaan operasi nonpersonal di satuan pendidikan
2
Sasaran
Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta
3
Indikator yang digunakan
Jumlah siswa yang memiliki NISN
4
Formula Hitung

5
Sumber Data
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Per-semester
8
Pemanfaatan Anggaran
biaya operasi nonpersonal satuan pendidikan
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

2. BOS Kinerja
Biaya Satuan BOS Kinerja 2019
SD    : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMP : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMA : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
SMK : Indeks kinerja x Rp 200.000,-/siswa/tahun
Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama
NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Mendorong peningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian penghargaan
2
Sasaran
Sekolah yang berhasil meningkatkan mutu
3
Indikator yang digunakan
Peningkatan mutu sekolah
Daerah yang memiliki keberpihakan terhadap Pendidikan (BOSDA)
4
Formula Hitung
Indeks kinerja x harga satuan BOS kinerja/ siswa/ tahun
5
Sumber Data
pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporNG/index.php
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Sekaligus diawal tahun anggaran
8
Pemanfaatan Anggaran
Tambahan biaya operasional sekolah untuk peningkatan mutu
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi


3. BOS Affirmasi

Biaya Satuan BOS Affirmasi 2019
SD      : Rp 42.000.000,-/sekolah/tahun
SMP   : Rp 48.000.000,-/sekolah/tahun
SMA   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
SMK   : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
PKLK : Rp 60.000.000,-/sekolah/tahun
Disalurkan sekaligus pada penyaluran pertama
NO
KOMPONEN
KETERANGAN
1
Tujuan
Memberikan tambahan biaya tetap (fix cost) operasional sekolah
2
Sasaran
Sekolah yang berlokasi didesa sangat tertinggal
3
Indikator yang digunakan
Indeks desa membangun dari Kemendes PDTT
4
Formula Hitung
Unit cost BOS afirmasi perjenjang
5
Sumber Data
Dapodikdasmen dan Kemendes PDTT
6
Cuf Off Data
15 Desember (T-1)
7
Mekanisme Penyaluran
Sekaligus diawal tahun anggaran
8
Pemanfaatan Anggaran
Pemenuhan biaya operasional sekolah
9
Mekanisme Pemantauan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  1. Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS; (pencairan/ penyaluran per-semester)
  2. Memberikan masukan kepada Kemenkeu dan Kemdagri untuk memaksimalkan pengelolaan dana BOS di daerah dan di sekolah.
  3. Menetapkan indeks kinerja sekolah


Sasaran penerima dana BOS
Sasaran penerima dana BOS yaitu Pendidikan Dasar, yaitu tingkat SD dan SMP, Pendidikan Menengah yaitu SMA dan SMK, serta Pendidikan Khusus yaitu SDLB/SMPLB/SMALB SLB. 

Selain itu dana BOS dapat dicairkan jika semua sekolah negeri yang sudah ada dalam database Dapodik, semua sekolah swasta yang sudah memiliki izin operasional, sudah ada dalam database Dapodik, dan bersedia menerima BOS serta alokasi jumlah siswa penerima BOS berdasarkan siswa dengan NISN

Permasalahan
  1. Penatausahaan BOS di daerah yang menyulitkan sekolah
  2. Pengelolaan program BOS di sekolah kurang optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di sekolah
  3. Keterlambatan penyaluran per triwulan akibat lemahnya koordinasi lintas bidang di dinas pendidikan dan antar SKPD
  4. Peran dinas provinsi/ kabupaten/ kota dalam verifkasi data belum optimal
  5. Belum seluruh dinas provinsi menggunakan sumber data cut off dalam penetapan alokasi per sekolah

Rekomendasi
  1. Mengusulkan penyaluran BOS per semester
  2. Peningkatan peran dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam verifikasi data
  3. Komitmen lembaga terkait (Kemenkeu, Kemendagri, Pemda) dalam penyaluran dana BOS tepat waktu dan tepat sasaran
  4. Penyaluran dana BOS untuk semua jenjang mengikuti mekanisme belanja tidak langsung
  5. Mewujudkan otonomi satuan pendidikan sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN Melalui EMIS

gurudikdasmen.com - EMIS Verval UN adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pendataan peserta ujian nasional yang mana peserta ujian nasional diperoleh dari data emis yang sudah di upload oleh masing-masing madrasah. Melalui emis verval un pemerintah mencetak daftar calon peserta UN yang diperoleh dari data emis kelas 6, kelas 9 dan kelas 12.

Pendataan Calon Peserta UN Melalui EMIS
Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN Melalui EMIS
Data calon peserta ujian UN tersebut kemudian dipublikasikan melalui EMIS Verval UN. Operator madrasah mengakses data tersebut melalui login pada aplikasi emis yang hak aksesnya dimiliki oleh madrasah tersebut. 

Dari hasil unduhan data calon peserta UN tersebut selanjutnya di verifikasi dan validasi agar data tersebut benar-benar valid. Verifikasi dan validasi ini digunakan untuk mengecek ulang apakah data tersebut sudah benar-benar valid, baik jumlah siswa maupun identitas masing-masing calon peserta.

Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS, sebagai berikut:

  1. Madrasah/Ponpes Salafiyah memuktahirkan data siswa pada sistem EMIS, mengunduh File *EZ/Berita Acara/DCP;
  2. Kabupaten/kota atau Kantor cabdis pendidikan provinsi mengunggah data file *EZ ke laman pendataan UN (BIOUN) kemudian mengunduh dan mencetak DNS;

  3. Pendataan Calon Peserta UN EMIS
    Mekanisme Pendataan Calon Peserta UN Melalui EMIS

    Baca juga : Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN Melalui DAPODIK-PDUN

  4. Madrasah/Ponpes Salafiyah mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kantor cabdis pendidikan provinsi dengan melampirkan file *EZ (BILA PERBAIKAN INDENTITAS SISWA) setelah dimuktahirkan di sistim DAPODIK/Verval PD untuk diunggah ke laman pendataan UN (BIOUN);
  5. Kabupaten/kota atau Kantor cabang dinas pendidikan provinsi mengunggah data file *.EZ ke laman pendataan UN (BIOUN) dan mengisi mata uji pilihan (MA) kemudian download dan mencetak DNS kembali; 
Untuk lebih lengkapnya tentang Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS, dipersilahkan anda mengunduh file yang telah kami peroleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui link dibawah ini:
Buku Panduan Pendataan Calon Peserta UN Melalui EMIS 
atau
Juknis pendataan CAPESUN Tahun Pelajaran 2018/2019

Demikianlah yang dapat kami bagikan kepada anda tentang Mekanisme pendataan calon peserta UN melalui EMIS. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat dan dapat mempermudah proses pengerjaannya.

Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN Melalui DAPODIK-PDUN

gurudikdasmen.com - Saat ini, Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 sudah memasuki tahap pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional berbasis Dapodik. Sekolah harus sudah menyiapkan data-data calon peserta ujian nasional agar seluruh siswa calon peserta ujian nasional dapat mengikuti Ujian Nasional Tahun 2019 mendatang.

Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN Melalui DAPODIK-PDUN
Buku Petunjuk Teknis Pendataan Calon Peserta UN
Berdasarkan Informasi yang kami peroleh dari Buku Petunjuk Teknis Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2019 Berbasis Dapodik yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Bahwasanya setiap sekolah dihimbau agar segera mendaftarkan peserta didiknya sebagai calon peserta ujian nasional tahun 2019 melalui halaman http://pdun.data.kemdikbud.go.id/. dengan menggunakan username dan password atau kode registrasi yang sama dengan username dan password atau kode regirstrasi yang digunakan pada Aplikasi Dapodikdasmen.

Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN melalui  DAPODIK-PDUN

Sekolah/SKB/PKBM memuktahirkan data siswa/sekolah pada sistem DAPODIK dan Verval PD, mengunduh file *.DZ/berita acara/DCP dari laman pdun.data.kemdikbud.go.id; Kemudian Satuan pendidikan menyerahkan BA (Berita Acara) dan DCP (Daftar Calon Peserta) ke pengawas sekolah untuk di verifikasi dan validasi data calon peserta UN (CAPESUN).

Setelah selesai, kemudian Satuan pendidikan mendaftarkan CAPESUN ke Pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi dengan melampirkan file *.DZ/*.EZ, BA, dan DCP; 
Pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi mengunggah data file *.DZ/*.Ez ke laman pendataan UN (BIOUN); Kemudian Pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi, mengunduh dan mencetak DNS dan memberikan ke satuan pendidikan; 

Sekolah/SKB/PKBM mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke pengelola data kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi beserta file *.DZ (BILA PERBAIKAN INDENTITAS SISWA) setelah dimuktahirkan di sistim DAPODIK/verval PD untuk diunggah ke laman pendataan UN (BIOUN);

Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN Melalui DAPODIK-PDUN
Alur Proses Pengolahan Data Calon Peserta UN Melalui DAPODIK-PDUN

Pengelola data provinsi/Cabdis provinsi mengkoordinir petugas pendataan satuan pendidikan mengisi mata uji pilihan (SMA, MA, SMTK, dan SMAK) sesuai pilihan siswa. Pengelola data Kabupaten/kota atau Cabang Dinas Provinsi memelihara arsip hasil verifikasi DNS. Pengelola data provinsi memelihara arsip DNT.

Juknis Pendataan Calon Peserta UN

gurudikdasmen.com - Dalam rangka pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN), panitia pendataan UN tingkat pusat memfasilitasi program pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.
Juknis Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional
Juknis Pendataan Calon Peserta UN
Petunjuk teknis pendataan calon peserta ujian nasional ini disusun dalam rangka memberikan arahan dan pedoman secara teknis bagi panitia UN di tingkat provinsi, kota/kab, dan sekolah, sehingga data yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas dan aksesbilitas, akuntabilitas serta kredibilitas sistim Ujian Nasional.

Baca juga: 

Cakupan Junkis Pendataan Calon Peserta UN

(1) Pendahuluan, 
(2) Penjelasan Umum, 
(3) Tugas dan tanggungjawab, 
(4) Mekanisme, dan 
(5) Jadwal pendataan.

Peristilahan Dalam Juknis Pendataan Calon Peserta UN

  1. Pendataan adalah proses penyampaian data calon peserta ujian nasional 
  2. Validasi adalah pernyataan kebenaran atas data calon peserta UN dengan dibubuhi tanda tangan kepala satuan pendidikan;
  3. Daftar Nominasi Sementara (DNS) adalah daftar calon peserta UN setelah diverifikasi dan divalidasi;
  4. Petugas pengolah data adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pengelola data UN;
  5. Hak akses adalah kewenangan mengubah dan atau memanfaatkan data hanya untuk kepentingan UN;